• Selasa, 16 Agustus 2022

Perizinan Lahan dan Amanat UUD

- Senin, 4 Maret 2019 | 11:00 WIB
Sumber Foto : kaltim.tribunnews.com
Sumber Foto : kaltim.tribunnews.com

Watyutink.com - Masalah lahan terus bergulir sejak Capres 01 Joko Widodo yang juga petahana menyinggung soal kepemilikan lahan oleh Capres 02 Prabowo Subianto. Dia dituding memiliki ratusan ribu hektare tanah di Aceh. Namun anak Begawan ekonomi Soemitro Djojohadikoesoemo ini menampik tudingan lahan itu miliknya karena statusnya Hak Guna Usaha yang sewaktu-waktu bisa diambil lagi oleh pemerintah.

Terlepas dari perseteruan dua Capres untuk meraih tiket menjadi orang nomor satu di Indonesia, masalah lahan bisa dikatakan paling ramai sekaligus sepi. Ramai dibicarakan dan dijadikan alat kampanye negatif untuk membuat kubu lawan tak berkutik. Sepi karena tidak terdengar tindak lanjut dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih perizinan lahan.

Banyak pemilik lahan besar memilih tutup mulut. Tidak ada pengakuan atau deklarasi mengenai luas, cara memperoleh, dan pemanfaatannya. Apalagi menyatakan akan menyerahkan tanahnya kepada negara jika diminta. Belakangan muncul sejumlah nama pengusaha dan tim sukses Capres yang memiliki lahan luas di sejumlah daerah.

Masyarakat mungkin terbengong melihat betapa luas lahan yang dikuasai. Tetapi yang jarang diungkapkan dan tidak dibereskan selama bertahun-tahun adalah banyaknya perizinan menyangkut pemanfaatan lahan. Jika ditelisik lebih dalam ada sejumlah pemberian hak oleh negara kepada perusahaan dalam penggunaan lahan. Apakah pemberian ijin tersebut sudah mempertimbangkan amanat konstitusi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat?

Beberapa jenis perizinan yang diberikan mulai dari skala kecil kedaerahan hingga besar dan nasional antara lain Surat Keterangan Fatwa Peruntukkan Lahan (SKFPL) atau Izin Peruntukan Penggunaan Tanah/Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Hak Guna Usaha (HGU), Hutan Tanaman Industri (HTI), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Perkebunan.

Begitu banyak jenis perizinan sehingga wajar Indonesia mengalami obesitas regulasi. Di satu sisi ia menghambat investasi, di sisi lain ia menimbulkan pertanyaan mengenai konflik kepentingan antarkementerian yang merugikan negara. Pemerintahan silih berganti dan setiap presiden baru berjanji akan melakukan perampingan dengan menawarkan Paket Reformasi Hukum. Tapi hingga kini tidak jelas rimbanya. Di tengah janji perampingan, kementerian justru menambah regulasi baru.

Di sektor pertambangan, misalnya, diakui banyak izin pertambangan yang tumpang tindih di daerah. Sinkronisasi lintas sektor tidak berjalan mulus seperti diharapkan. Untuk membereskannya dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Peraturan ini dharapkan dapat mengurai benang kusut tumpang tindih izin di atas lahan pertambangan. Di dalamnya dijelaskan mengenai prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam memberi izin tambang. 

Namun pengusaha bisa saja melihatnya berbeda. Aturan ini justru menjadi tambahan regulasi, karena sekalipun ia sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), atau kontrak karya, ketika ia beroperasi di hutan maka tidak serta merta bisa masuk tanpa izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam bentuk Izin Pinjam Pakai Lahan Hutan atau IPPLH.

Banyak kementerian dan lembaga pemerintah terlibat dalam proses izin penggunaan lahan hutan untuk aktivitas tambang. Apakah tidak sebaiknya mereka -- Kementerian HLH, Kementerian ESDM, BKPM, dan Badan Pertanahan Nasional – duduk bersama melakukan koordinasi, membuat penyatuatapan perizinan?

Halaman:

Editor: Sarwani

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X