• Selasa, 16 Agustus 2022

Menggusur Utopia Tata Ekonomi Dunia Baru

- Selasa, 5 Maret 2019 | 18:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Watyutink.com - Sejak berakhirnya era Bretton Woods, pertanyaan besar yang “berseliweran” dalam diskursus perekonomian dunia adalah, sampai seberapa jauh sistem perekonomian kontemporer mampu memberikan kesejahteraan bagi sebagian besar penduduk negara-negara berkembang dan negara miskin di dunia.

Tatanan sistem dan implementasi praktik ekonomi yang ada saat ini terbukti jauh dari yang diharapkan guna menciptakan sebuah kemakmuran bersama yang sustain dan dapat diharapkan.

Negara-negara berpendapatan menengah bawah atau miskin di benua Afrika dan Asia yang kesulitan mengcreate jalan baru bagi kemakmuran tiap warganya, sering dinisbatkan karena keterbatasan teknologi atas sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, dan ketidakmampuan mengelola sumber daya manusia (SDM) yang terbelakang. Dari ketidakmampuan mengelola SDA dan SDM, negara miskin dan berkembang menjadi gagal untuk menaikkan nilai tambah hasil SDA menjadi produk yang berdaya saing tinggi untuk kemudian dishare ke pasar dunia.

Negara-negara industri maju, dengan keunggulan teknologi dan modal--belum lagi kedigdayaan militer--seakan mempunyai hak istimewa memaksa negara miskin dan berkembang untuk membuka pasar bagi produk-produk negara maju lewat serangkaian kesepakatan perdagangan bebas (baca: liberalisme) WTO dan forum-forum seperti G-20, APEC, AFTA dan lain-lain. Negara miskin dan berkembang, yang karena kesulitan mengembangkan produk dan kondisi perekonomian yang gagal bersaing, tetap tidak berdaya dan semakin tersungkur. Hanya menjadi pasar terbuka bagi produk-produk impor yang masuk dan menghabisi industri lokal. Belum lagi, standar-standar produk dan tarif yang harus dipenuhi oleh negara-negara berkembang menjadi trade barrier/tariff barrier tersendiri yang makin menyulitkan negara miskin dan berkembang.

Sementara upaya negara miskin dan berkembang yang mencoba “peruntungan” melalui format pendanaan (pinjaman) IMF dan World Bank, sering malah mendapatkan masalah baru dengan utang yang tidak kunjung lunas. Padahal syarat-syarat untuk mendapatkan “utangan” telah dipersiapkan dengan ketat.

Dengan tata ekonomi dunia yang tetap tidak menguntungkan bagi sebagian besar penduduk bumi, apakah berarti sistem perekonomian saat ini membutuhkan satu pendekatan baru bagi sistem perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan negara-negara yang kurang beruntung?

Kapiltalisme Eropa dan Amerika sendiri, mulai menuai masalah. Setelah keriuhan resesi 2008 akibat skandal subprime mortgage yang berbuntut panjang berupa gagal bayar sebagian negara eropa terhadap kewajiban-kewajiban internal dan eksternalnya, Amerika sendiri sejak pembenahan ekonomi setelah krisis 2008, mengalami defisit perdagangan parah hingga 375 miliar dolar AS dengan rival ekonomi utamanya, China.  Sejak mengalami defisit, kebijakan proteksionisme diberlakukan oleh Trump dan melancarkan perang dagang dengan China.

Efek perang dagang AS – China makin memperparah ketidakseimbangan global. China, yang merasakan dampak menurunnya perekonomian dan over production dalam negeri, malah semakin membebani negara miskin dan berkembang di Asia dan Afrika dengan tawaran pinjaman proyek yang bersyarat mudah, tetapi berbunga tinggi. Akibatnya, gagal bayar terjadi di sejumlah negara dan berakibat penyitaan oleh China terhadap aset negara-negara tertentu.   

Apa yang sebetulnya terjadi dengan sistem perekonomian dunia? Mengapa negara berkembang dan miskin seolah ditakdirkan selalu dalam kuasa imperialisme ekonomi negara-negara kuat? Sampai batas mana kiranya, situasi yang tidak menguntungkan ini harus ditoleransi oleh negara-negara miskin dan berkembang?

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X