• Jumat, 7 Oktober 2022

Menunggu Suratan Takdir Kilang Minyak Baru

- Jumat, 8 Maret 2019 | 14:30 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)
OPINI PENALAR
-
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas
 
 

Pertama, memang adalah satu urgensi bagi Indonesia untuk membangun kilang baru. Sebab, sudah lebih dari 20 tahun Pertamina tidak membangun kilang. Beberapa kali sudah direncanakan dibangun kilang baru, tapi selalu gagal. Pembangunan kilang baru itu diperlukan untuk menurunkan impor BBM yang sudah besar sekali, kedua, mengurangi ketergantungan dari impor yang telah melemahkan neraca perdagangan Indonesia, yang pada gilirannya ikut memperlemah rupiah.

Artinya, harus disegerakan sebagai prioritas utama dalam upaya membangun kilang baru Pertamina.

Penilaian kami, terhambatnya pembangunan kilang baru bukan karena tidak adanya investor yang akan membangun kilang, karena investor yang berminat banyak sekali antara lain dari Aramco Arab Saudi, Rusia, dan dari berbagai negara lain.

Hal itu bagi kami dari tim anti mafia migas, sepertinya ada hal sistemik yang berperan menghalangi pembangunan kilang tadi. Mafia tersebut tidak hanya ada di Pertamina tetapi juga ada di Kementerian Keuangan misalnya, atau di Kementerian Perekonomian yang secara sistemik selalu berusaha menghalangi pembangunan kilang baru dengan berbagai macam alasan.

Misalnya ada saja alasan masalah lahan yang tidak tersedia. Semua hal itu menjadi indikasi bahwa memang mafia migas itu masih bercokol dan menghalangi pembangunan kilang baru, agar impor BBM kita tetap besar. Dan kemudian, mafia migas itu bermain memburu rente pada impor BBM tadi. Hal itulah yang terjadi.

Hal mendesak yang harus dilakukan adalah, pada level Presiden semestinya harus bisa bertindak tegas untuk memerintahkan apapun halangannya--baik Pertamina ataupun Kementerian terkait--agar segera ada persetujuan dalam pembangunan kilang minyak yang sudah sangat mendesak. Inilah saatnya Jokowi harus turun tangan untuk merealisasikan pembangunan kilang baru.

Harus dengan ketegasan seorang Jokowi karena permasalahannya memang di level kebijakan yang hal itu tidak hanya di Pertamina tapi menyangkut juga tingkatan kementerian. Misalkan Aramco yang pernah minta tax holiday tapi dipersulit sampai akhirnya Aramco mengundurkan diri.

Sementara Rusia ketika itu meminta adanya kepastian bahwa setelah kilang baru dibangun maka minyak mentah Indonesia harus diolah di kilang itu. Hal itu yang harus diperhatikan, terutama jaminan pengolahan minyak di kilang yang dibangun. Hal itu saja tidak kunjung diselesaikan, apalagi hal fasilitas fiskal yang diminta oleh Aramco.

Oleh karena itu kami mencurigai bahwa hal yang menghalangi itu adalah karena masih kuatnya mafia migas. Sebab itu kemudian pada level itu Presiden Jokowi harus turun tangan seperti pada saat dia membubarkan Petral. Kalau tidak maka kondisinya akan seperti ini terus menerus. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 
-
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Ahli ekonomi energi dan perencanaan fiskal-keuangan negara.
 
 

Hal utama yang menjadi masalah dari terhambatnya pembangunan kilang baru ini sebenarnya hanya masalah teknis bisnis saja. Juga, industri kilang ini jika tidak ada intervensi dari pemerintah maka konon margin nya tidak sebesar di hulu. Sehingga mereka meminta beberapa insentif dan salah satu insentif itu adalah melalui pajak.

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X