• Selasa, 16 Agustus 2022

Mengkritisi Upaya Membuka Pasar Baru Dunia

- Kamis, 14 Maret 2019 | 12:00 WIB

Watyutink.com - Forum “Seminar Perdagangan Nasional dan Dialog Gerakan Ekspor Nasional” yang digagas Kadin, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia dan Euro Cham pada akhir Februari 2019 lalu,  menemukan fakta bahwa hampir separuh ekspor Indonesia rupanya hanya tertuju pada lima negara yakni Amerika Serikat (AS), China, Jepang, India, dan Singapura (Kompas,11/3/2019).

Temuan tersebut terasa ironis dan bertolak belakang dengan tekad pemerintah yang sejak dua tahun lalu mencanangkan untuk go internasional, dalam upaya membuka pasar-pasar baru dunia di negara-negara non tradisional bagi penetrasi produk-produk ekspor dalam negeri.

Niat mencari pasar baru mengemuka setelah angin perubahan cenderung membangkitkan kembali agenda proteksionisme negara-negara besar terutama Amerika Serikat, Eropa dan juga India yang memainkan sederet persyaratan ketat bagi impor barang-barang yang masuk ke negara-negara tersebut. Dimotori AS yang menaikkan tarif baja tinggi bagi produk baja China dan beberapa negara lain, juga ancaman pengenaan sanksi ekonomi bagi 14 negara termasuk Indonesia yang dianggapnya berlaku curang sehingga AS mengalami defisit perdagangan parah, terutama dengan China. Kemudian Uni Eropa yang membatasi menerima produk CPO Indonesia maksimal tahun 2022, serta India yang menaikkan tarif bea masuk CPO Indonesia.

Kecenderungan perubahan perilaku ekonomi dunia tersebut tentu saja berisiko besar bagi keberlangsungan pemasaran produk ekspor dalam negeri. Untuk itulah tekad pencarian pasar baru dikumandangkan. Namun, yang terjadi ternyata negara tujuan produk ekspor rupanya masih berputar-putar pada ke lima negara yang disebutkan di atas, sementara tekad perluasan pangsa pasar baru malah belum terdengar signifikan. Padahal, di dunia ini ada sekitar 200 negara. Itu menggambarkan, belum ada upaya serius bagi misi-misi dagang yang berupaya meretas pasar baru di benua-benua Afrika, Asia, Amerika latin, Eropa Timur, Australia dan New Zealand.

Mengapa upaya perluasan pangsa pasar baru yang seharusnya telah berhasil menembus berbagai benua dan negara tujuan ekspor non tradisional belum juga terdengar hasilnya? Padahal, ada 195 negara lain yang merupakan peluang bagi masuknya produk-produk ekspor Indonesia? Apakah karena kurangnya koordinasi, atau kurangnya kompetensi pelaksana terutama para dutabesar yang semestinya menjadi leader dalam menembus pasar mancanegara, atau memang, ketiadaan konsep pemasaran yang semestinya disusun secara cermat dan komprehensif agar berhasil? Bagaimana menjelaskan hal ini?

Penguatan pasar ekspor baru tentu menjadi hal signifikan--jika berhasil baik--bagi pemulihan neraca perdagangan Indonesia disamping meningkatkan nilai cadangan devisa. Defisit neraca transaksi berjalan saat ini terjadi antara lain karena kurangnya nilai ekspor dibanding impor barang yang masuk. Hal itu jika dibiarkan, dalam jangka panjang akan memperburuk daya tahan perekonomian nasional di tengah kecamuk perang dagang dan ketidakpastian ekonomi global.

Satu-satunya cara adalah memperbaiki kemampuan industri nasional dalam menghasilkan produk-produk ekspor yang mempunyai daya saing tinggi. Sehingga seiring dengan upaya masif dan jitu dalam menembus pasar baru dunia, produk ekspor Indonesia dapat diterima oleh negara lain. Namun, pekerjaan rumah paling besar saat ini memang bagaimana caranya agar pertumbuhan dunia industri nasional berhasil melampaui angka pertumbuhan ekonomi. 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

OPINI PENALAR
-
Ekonom Konstitusi
 
 

Terkait masalah ekspor, sebenarnya sudah sejak awal periode pemerintahan sekarang ini, sudah diberikan masukan yang jelas bahwa untuk meningkatkan ekspor Indonesia harus memerluas kerjasama tidak saja dengan negara yang selama ini menjadi partner dagang. Akan tetapi sayangnya tidak ditanggapi.

Halaman:

Editor: Pril Huseno

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X