• Rabu, 10 Agustus 2022

Sektor Usaha Tradisional, Melawan Agresivitas Ritel Modern

- Jumat, 23 Agustus 2019 | 19:00 WIB
Sumber Foto : kompas.com
Sumber Foto : kompas.com

Watyutink.com - Di tengah hiruk pikuk peristiwa politik dan heboh kinerja perekonomian nasional, kiranya tidak salah jika perhatian dialihkan sejenak pada sektor paling mendasar dari usaha-usaha kerakyatan di desa dan pinggiran kota, yang terus saja tergerus oleh menjamur nya pendirian ritel-ritel modern.

Sampai November 2017 lalu, Menteri Enggartiasto menengarai bahwa warung-warung tradisional telah kalah oleh ritel modern yang menjamur sampai ke desa-desa.

Menteri Enggar menyebut, kalahnya usaha warung rakyat lebih karena ketiadaan tempat yang memadai untuk berjualan dibandingkan dengan ritel modern. Lagipula, usaha warung rakyat hanya bisa berjualan di pasar yang bau dan dengan harga jual yang kadang lebih mahal dari harga barang ritel moden. Hal itu disebabkan oleh kemampuan menyiapkan barang siap dijual toko tradisional lebih sedikit volumenya dibandingkan ritel modern, yang mampu membeli barang siap dijual dalam partai banyak.

Sampai 2011 saja, jumlah toko tradisional turun sebesar 1,5 persen. Dampak  paling parah penurunan toko tradisional terjadi di pedesaan sebesar 5,8 persen  pada 2007 -2010. Pada 2009 jumlah toko tradisional mencapai 2,558 juta. Tetapi pada 2010 turun menjadi 2,524 juta toko yang merupakan penurunan  terbesar dibandingkan dengan 2007-2009.

Menjadi pertanyaan, sampai dengan era 2014-2018, sampai dimana upaya pemerintah untuk melindungi sektor tradisional di perkotaan dan perdesaan? Sementara, pertumbuhan ritel modern terakhir bahkan telah menembus angka 13,000 sampai 16.000 gerai di seluruh Indonesia? Mengapa regulasi tentang pengaturan ritel modern tidak juga efektif membendung berdirinya ritel moden sampai ke pelosok desa?

(baca juga : Membincangkan-Kembali-Penguatan-Ekonomi-Kerakyatan)

Sepertinya, hal perlindungan kepada sektor tradisional usaha rakyat harus terus menerus digaungkan, agar didengar oleh para pemangku kebijakan. Jika terus saja dibiarkan, maka bukan tidak mungkin rakyat di perdesaan akan lebih suka berbelanja di ritel moden dengan barang-barang yang sebetulnya bisa diproduksi oleh industri kecil di perdesaan.

Lagipula, upaya untuk merevitalisasi pasar-pasar tradisional agar tidak bau dan sumpek seperti disebutkan Menteri Enggar seharusnya dengan segera dilakukan. Agar menumbuhkan minat masyarakat kembali berbelanja di pasar tradisional. JIka dapat segera diwujudkan, maka hal itu bisa sebagai “kampanye” bahwa pemerintah memang berpihak pada sektor usaha tradisional.

Satu hal lagi yang paling penting, regulasi untuk membendung agresivitas pendirian ritel-ritel modern yang berdiri sampai di desa-desa, harus kembali diperhatikan, terutama oleh birokrasi pemerintahan sampai ke tingkat desa.  

Halaman:

Editor: Pril Huseno

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X