• Rabu, 10 Agustus 2022

RKP 2020, Membangun SDM atau Pindah Ibu Kota?

- Selasa, 27 Agustus 2019 | 17:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (kan/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (kan/watyutink.com)

Watyutink.com - Masih ingat pidato Joko Widodo seusai diumumkan sebagai presiden terpilih oleh KPU pada pertengahan Juli? Ada lima tahapan besar yang disiapkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan.

Kelima langkah itu, pertama, pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar yang sudah dibangun sebelumya. Kedua, pembangunan sumber daya manusia. Dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, balita, dan anak usia sekolah. Manusia Indonesia harus bisa bersaing secara global.

Ketiga, mengundang investasi besar-besaran sebagai kunci untuk membuka lapangan pekerjaan. Keempat, reformasi struktural birokrasi agar semakin sederhana, simpel, dan  lincah. Kelima, menjamin penggunaan APBN tepat sasaran dan fokus. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi.

Visi besar Jokowi selama 5 tahun pemerintahan jilid keduanya tersebut akan dilakukan secara bertahap, tahun demi tahun. Khusus untuk 2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020.

RKP 2020 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2045. Sedikitnya ada lima prioritas nasional dalam RKP 2020. Pertama, pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan. Kedua, infrastruktur dan pemerataan wilayah.

Ketiga, nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja. Keempat, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. Kelima, stabilitas pertahanan dan keamanan.

Tampaknya dari lima prioritas, tiga prioritas pertama bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pada prioritas pertama pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan, seberapa cepat pemerintah dapat mengurangi jumlah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan? Apakah pengurangannya akan cukup signifikan pada tahun depan?

Prioritas kedua menyangkut infrastruktur dan pemerataan wilayah. Apakah sudah memasukkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur? Apakah pemerataan wilayah ini juga menyasar pemerataan pendapatan?

Pada proritas ketiga menyangkut nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja, apakah akan mengandalkan pada investasi asing atau penanaman modal dalam negeri yang berbasis bahan baku lokal?

Halaman:

Editor: Sarwani

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X