• Rabu, 10 Agustus 2022

Papua, Melihat dengan Mata-Hati

- Senin, 2 September 2019 | 13:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Watyutink.com - Mengelola wilayah terjauh dari Pusat seperti Papua, membutuhkan cara pandang yang tidak hanya pendekatan material semata, terlebih pendekatan keamanan. Seni kepemimpinan, cara mengambil hati warga masyarakat dan manajemen pemerintahan yang memadai amat dibutuhkan. Pengertian “memadai” adalah terdapat satu kecukupan takaran model kebijakan, manajemen kontrol, disiplin anggaran serta yang lebih penting lagi memahami dengan utuh karakter budaya dan karakter wilayah atau geografis daerah setempat.

Pendekatan anggaran yang selama ini dilakukan terhadap Papua dengan mengandalkan penggelontoran dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), dana desa, dana sharing dari saham korporasi/Freeport dan lain-lain, dianggap jauh dari memadai bagi kebutuhan sebenarnya yang diinginkan warga Papua. Bahkan pendekatan dengan model pembangunan fisik infrastruktur pun dianggap tidak cukup, untuk tidak menyebut kebijakan yang salah sasaran.

Statement Gubernur Papua Lukas Enembe bahwa Papua tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur tetapi membutuhkan kehidupan, adalah tamparan memalukan bagi Jakarta. Ratusan kilometer jalan yang telah dibangun justru kurang dibutuhkan warga Papua, yang disebutkan lebih membutuhkan “sentuhan” Pusat untuk meningkatkan taraf hidup agar mampu memperbaiki daya beli dan harkat martabat penduduk.

Padahal, gelontoran dana Otsus sejak tahun 2007 telah diberikan berpuluh triliun rupiah (Rp67 triliun sejak 2001-2017). Namun, gejolak di tanah Papua tidak kunjung padam, malah semakin mengkhawatirkan beberapa waktu terakhir ini.

Sekadar berteori tentang apa yang sesungguhnya harus dilakukan terhadap Papua, memang bukanlah jawaban dari masalah yang timbul. Namun, labyrinth persoalan Papua yang multidimensi, memunculkan pertanyaan: Harus memulai dari mana menyelesaikan persoalan Papua?

Seperti halnya wilayah terjauh lain di ujung barat Indonesia seperti Aceh, yang juga diberikan hak Otonomi Khusus dan gelontoran dana Otsus tapi justru saat ini menjadi daerah termiskin di Sumatera, wilayah Papua sepertinya membutuhkan satu model pendekatan baru.

Merancang pendekatan baru tersebut harus dikaji melalui “duduk bersama” semua pihak, ahli ilmu-ilmu sosial, ekonomi, politik dan budaya untuk kembali melihat Papua dengan mata hati sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Bagaimanapun yang pertama harus disadari adalah, warga Papua adalah warga masyarakat yang paling sering mengalami musibah kematian karena kelaparan. Oleh karena itulah melihat dengan mata-hati terhadap persoalan Papua adalah dimensi yang amat dibutuhkan.

(Baca Juga : https://www.watyutink.com/topik/berpikir-merdeka/Papuaku-Sayang-Papuaku-Malang)

Bagi internal Papua, kejujuran mengungkap apa yang sebenarnya terjadi juga sebuah kebutuhan tersendiri. Terdapat kewajiban sharing sebesar dua persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) untuk bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan dan infratruktur di seluruh Papua. Sudahkah masing-masing pimpinan wilayah dan Propinsi Papua mematuhi hal tersebut? Bagaimana pertanggungjawabannya?

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X