• Selasa, 16 Agustus 2022

Tak Mau Defisit, Iuran BPJS Naik Mencekik

- Kamis, 5 September 2019 | 11:15 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Watyutink.com - Sebagai salah satu kebutuhan dasar, kesehatan rakyat merupakan amanat undang-undang yang mewajibkan penyelenggara negara untuk fokus menangani masalah krusial tersebut.

Kualitas kesehatan masyarakat amat menentukan dalam mempengaruhi kualitas SDM Indonesia untuk lolos menjadi bangsa pemenang. Terlebih pada abad hightech dan menyiasati ketersediaan SDM melimpah pada era bonus demografi.

Jika masalah mendasar seperti kesehatan rakyat negara terlihat cenderung kesulitan (baca:gagal) dalam menyediakan fasilitas kesehatan rakyat yang murah-terjangkau, aman, efektif dan kredibel, maka bisa dibayangkan generasi seperti apa yang kelak berhadapan dengan tuntutan perkembangan iptek 4.0 dan mimpi menjadi lima besar pertumbuhan ekonomi dunia pada 2030–2050.

Begitu pula dengan masalah asuransi kesehatan masyarakat. Asuransi kesehatan (BPJS) sebagai instrumen menuju Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) atau Universal Health Coverage (UHC), seharusnya telah bisa memenuhi tiga dimensi UHC yakni Pertama, seberapa luas cakupan peserta yang akan dijamin. Kedua, seberapa dalam manfaat pelayanan kesehatan (yankes) yang akan dijamin. Ketiga, seberapa besar proporsi urun biaya yang masih harus dikeluarkan oleh peserta jaminan kesehatan ketika mendapatkan manfaat (kebijakankesehatanindonesia.net,2014).

Namun, sampai sejauh ini baru dimensi pertama nampaknya yang mengalami kemajuan lumayan dengan 200,28 juta jiwa peserta BPJS per Agustus 2018. Terdiri dari 92,4 juta peserta PBI, 29 juta peserta penerima upah pekerja mandiri, 5,09 juta peserta mandiri bukan pekerja, serta peserta PNS, BUMN, dan BUMD.

Untuk dua dimensi lainnya, seberapa dalam manfaat yankes yang akan dijamin dan proporsi urun biaya peserta, masih menjadi kontroversi. Terlebih, adanya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan 100 persen dari biaya semula.

Kenaikan biaya iuran BPJS sampai 100 persen, disebutkan untuk menutupi defisit yang dialami BPJS Kesehatan yang sampai 2019 diperkirakan menyentuh angka Rp32,8 triliun dari sebelumnya. Pada 2018, defisit BPJS “hanya” Rp9,1 triliun. Angka itu sudah ditambah sisa defisit tahun lalu.

Menjadi pertanyaan, mengapa terdapat lonjakan yang begitu drastis perihal angka defisit BPJS Kesehatan dari semula Rp9,1 triliun pada 2018, melonjak diperkirakan menjadi Rp32,8 triliun pada 2019? Apakah sudah ditelusuri dengan benar dan JUJUR, apa penyebab terjadinya lonjakan defisit tersebut? Dan, mengapa ujung-ujungnya kembali rakyat yang harus dibebani kewajiban membayar iuran BPJS yang dinaikkan sampai 100 persen? Tidakkah ada upaya lain guna menutupi defisit?

(Baca Juga : https://www.watyutink.com/topik/ekonomika/Orang-Sakit-Tidak-Kenal-Defisit)

Halaman:

Editor: Pril Huseno

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X