• Selasa, 9 Agustus 2022

Sektor Kelautan Gaduh, Ubah Kebijakan atau Susi Mundur

- Senin, 9 September 2019 | 17:30 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Watyutink.com - Sektor Perikanan Indonesia memanas lagi. Mendadak, minggu lalu (2/9/2019) Gubernur Propinsi Maluku tiba-tiba mengumumkan pernyataaan perang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti karena tidak kunjung menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Padahal, LIN sudah masuk dalam Renstra KKP tahun 2015-2019.

Disamping itu ketentuan Undang-undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa wilayah di luar 12 mil laut merupakan wewenang Pusat dianggap telah merugikan Propinsi Maluku. Sementara Pusat terus mengambil hasil laut Maluku untuk di eskpor terutama di wilayah Laut Arafura.

Hal itu ditambah dengan aturan moratorium eks kapal asing berborot diatas 30 GT. Sebelum moratorium, hasil laut yang didapat biasanya selalu di uji mutu terlebih dulu di daerah. Namun, kini dengan wewenang di atas 12 mil laut, Pusat mengekspor sekitar 400 kontainer ikan setiap bulan, dan Maluku tidak mendapatkan apa-apa.

Akibat dari pernyataan perang Gubernur Maluku, Susi Pudjiastuti kemudian mengirim beberapa utusan KKP ke Maluku. Meski dari hasil pertemuan telah disepakati lima point tuntutan Propinsi Maluku yang antara lain meminta Pemerintah Pusat segera merealisasi Propinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), kemudian mendesak DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk mengesahkan RUU Provinsi Kepulauan menjadi Undang-Undang. Juga, mendesak Mendagri segera menyetujui Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sudah diajukan Pemerintah Maluku, termasuk dari daerah lainnya. Dan terakhir, PP yang mencantumkan objek kelautan dan retribusi daerah.

Meskipun persoalan Maluku dianggap relatif mereda, namun kritik terhadap kinerja KKP selama di bawah Susi Pudjiastuti dianggap selalu muncul karena publik menginginkan hal substantif diselesaikan ketimbang terus menenggelamkan dan melarang kapal asing beroperasi. Misalnya bagaimana tingkat kesejahteraan nelayan setelah Susi menjadi menteri? Karena jika sama saja atau bahkan menurunkan tingkat kesejahteraan nelayan, maka hal itu yang perlu diberikan masukan.

Sebagaimana diketahui, kebijakan kontrovesial Menteri Susi terkait nelayan dan pelarangan mengambil beberapa jenis hasil laut misalnya lobster dan kerapu (peraturan menteri No. 56 tahun 2014 dan Peraturan Menteri No. 57 tahun 2014), serta alat tangkap cantrang telah menimbulkan kegaduhan. Protes nelayan terkait hal-hal yang tidak lagi diizinkan sampai sekarang telah memicu serangkaian protes nelayan. Juga, dianggap banyak menimbulkan pengangguran di kalangan nelayan.

Meski dalam penjelasannya menteri Susi menyebutkan bahwa kebijakan moratorium izin kapal dimaksudkan untuk mengeksplorasi laut dengan cara-cara sustainable dan ramah lingkungan. Antara lain berupa Pertama, Penghentian izin kapal baru. Kedua, Tidak memperpanjang izin kapal kadaluarsa dan Ketiga, Pengkajian izin yang sudah dikeluarkan.  

Namun, kebijakan tersebut ditengarai justru menurunkan hasil tangkapan dan ekspor perikanan Indonesia yang sempat menurun jauh pada beberapa tahun terakhir. Nampaknya, serangkaian kebijakan yang dianggap berani dan kontroversial dari Susi, harus ditindaklanjuti dengan data peningkatan kinerja ekspor perikanan dan hasil budidaya perikanan secara riil. Hal itu perlu kiranya dilakukan, apalagi menjelang penentuan kabinet baru Presiden terpilih mendatang. Mau terus gaduh atau perlu sosok baru di Kementerian Kelautan dan Perikanan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X