• Selasa, 5 Juli 2022

Karut Marut Birokrasi dan Layanan Kemudahan Bagi Investor

- Sabtu, 14 September 2019 | 13:30 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Watyutink.com - Info Bank Dunia kepada Presiden Jokowi terkait 33 perusahaan China yang hengkang dari negaranya, dan ternyata sebagian besar lebih memilih berinvestasi di negara-negara ASEAN lain ketimbang Indonesia, membuka selubung gelap betapa ruwetnya upaya membangun iklim investasi yang menarik.

Karut marut perizinan dan birokrasi yang tidak kondusif terhadap investor dalam dan luar negeri, memang ditengarai menjadi biang keladi dari lambannya pertumbuhan investasi (FDI). Hengkangnya sebagian industri asing di dalam negeri dan memilih berinvestasi di Vietnam, Kamboja, Malaysia dan bahkan Myanmar pada beberapa tahun belakangan, menggambarkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan terkait kemudahan peizinan dan birokrasi masih menemui banyak sekali kendala.

Salah satu kendala yang cukup mengganggu adalah seperti yang ditemukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang menengarai bahwa persoalan perizinan masih menjadi beban utama dunia usaha di Indonesia.

Betapa tidak, meski telah menerapkan OSS (Online Single Submission) sejak setahun lalu, masalah kemudahan perizinan tetap menjadi batu sandungan yang mengganggu investasi. Bukti investor China yang lebih memilih Negara-negara lain di ASEAN adalah salah satu petunjuk.

Jadi, sia-siakah upaya yang dilakukan selama ini? Padahal, sudah ada 16 paket deregulasi yang diluncurkan, juga, tim buser birokrasi yang pernah menangkap tangan beberapa pelanggaran suap di berbagai instansi. Apa sebetulnya yang masih menjadi missing link dari upaya meningkatkan performa iklim investasi di dalam negeri? Sementara teknologi tinggi sudah digunakan dalam program OSS?

Upaya terobosan cantik dengan penerapan OSS, semestinya bisa memangkas beberapa prosedur birokrasi yang tidak efisien baik di pusat maupun daerah. sebagaimana diketahui selama ini, salah satu penghambat dari kelancaran investor yang hendak berusaha di daerah adalah lambannya birokrasi daerah dalam melayani segala kebutuhan investor. Baik dalam penyediaan lahan maupun kelancaran administrasi dan waktu yang efisien.

Malangnya, di Indonesia untuk satu contoh mengurus izin membangun pabrik saja, diketahui bisa membutuhkan waktu enam bulan hingga satu tahun. Sementara di negara lain hanya membutuhkan enam sampai delapan minggu saja.    

Jadi, apakah menelusuri kasus buruknya pelayanan terhadap investor baru harus dimulai dari membedah satu per satu kualitas pelayanan birokrasi daerah? jangan-jangan, SDM daerah belum cukup paham dengan OSS, atau justru prosedur OSS pusat, bertabrakan dengan prosedur PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dari masing-masing daerah? Sehingga semuanya serba tidak “nge-link”?

Sebab, beberapa daerah memang mempunyai sistem tersendiri seperti kota Surabaya yang mempunyai SSW (Surabaya Single Window) dan DKI Jakarta yang mempunyai JakEVO. Agaknya, masih perlu beberapa tahapan lagi dalam penyempurnaan iklim investasi yang berkaitan dengan penerapan sistem berteknologi tinggi, dengan konsolidasi serius dan terkontrol penuh antara Pusat-Daerah.

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X