• Selasa, 16 Agustus 2022

Berharap Bijak dari Cukai Rokok

- Selasa, 17 September 2019 | 18:30 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Apa pendapat Anda? Watyutink?

OPINI PENALAR
-
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
 
 

Persoalan alokasi pendapatan negara dari cukai yang dialokasikan ke subsidi BPJS, maka terlebih dulu harus dicari korelasinya secara ilmiah dan akademik. Apakah memang benar-benar rokok merupakan penyumbang penyakit paling besar sehingga harus ada kompensasi. Tetapi kalau hanya mengira-ngira sepertinya kebijakan alokasi bagi BPJS dari cukai rokok akan tidak punya dasar yang kuat sebagai alibi bagi pengalokasian untuk menutup subsidi BPJS.

Di negara lain yang telah menerapkan alokasi cukai rokok bagi kesehatan masyarakat, mereka juga pasti sudah mempunyai dasar/justifikasi/kajian ilmiah. Maka dari itu sebetulnya pemerintah harus punya kajian serupa, setidaknya harus ada korelasi secara akademik bahwasanya merokok merupakan penyebab penyakit degeneratif tertentu. Baiklah kita percaya bahwa merokok itu tidak sehat, tapi seberapa besar angkanya dan seberapa jauh dampaknya, hal itu yang perlu hasil kajian yang punya presisi tinggi.

Kalau itu sudah ada, maka nilai yang diperoleh dari hasil kajian dari seberapa besar angka dan seberapa jauh dampak merokok yang bisa dijadikan nilai dasar bagi pengalihan alokasi pungutan cukai rokok.

Memang, pada rilis inflasi BPS harga rokok merupakan penyumbang kemiskinan nomor dua setelah harga beras. Hal itu karena memang sifat rokok yang in-elastis, jadi seberapapun besarnya harga rokok, dia pasti dicari konsumennya. Karena perokok adalah konsumen loyal.

Jadi industri IHT/rokok sebetulnya harus ada empat aspek yang dikedepankan. Pertama, Ihwal pertumbuhan industri yang merupakan hal yang harus diutamakan. Kedua, Penyerapan tenaga kerja. Hal itu juga harus diutamakan. Ketiga, Aspek Pengendalian. Mengapa harus dikendalikan, karena wajib memperhatikan kesehatan masyarakat. Keempat, ihwal penerimaan negara.

Jadi dalam kebijakan apapun pemerintah harus melihat empat aspek tersebut di atas. Dalam hal rencana kenaikan cukai rokok, tentunya harus diperhatikan agar jangan sampai industri rokok mem PHK karyawan, karena hal itu bertentangan dengan aspek yang kedua, yakni penyerapan tenaga kerja. Khususnya industri SHT (Sigaret Kretek Tangan). Kalau misalnya kebijakan pemerintah akan membuat produsen rokok menjadi enggan untuk berinvestasi di industri SHT, maka tenaga kerja yang dI PHK dari industri SHT tentu akan kebingungan akan bekerja di sektor mana lagi. Sementara skill para buruh SHT tersebut juga terbatas.

Jadi sekali lagi, pemerintah harus punya kebijakan, industri IHT sebetulnya hendak dianggap sebagai industri sunset period atau industri yang perlu dipertahankan. Kalau dianggap industri yang sunset, maka pemerintah harus menyiapkan penggantinya. Khususnya yang punya kemampuan menyerap tenaga kerja yang banyak. Dan pengganti untuk sektor dengan penerimaan negara yang paling besar, misalnya dari cukai rokok.

Kalau dianggap sebagai industri yang masih harus tumbuh, maka harus tetap memperhatikan empat aspek yang telah disebutkan di atas. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 
-
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI
 
 

Menteri Keuangan (Menkeu), Ibu Sri Mulyani, menekankan ada tiga aspek dalam kebijakan cukai, yaitu pengendalian konsumsi (kesehatan), penerimaan negara, dan pengaturan industri. Menkeu menyitir bahwa prevalensi merokok usia 10-18 tahun meningkat dari 7 persen (2013) menjadi 9 persen (2019). Kondisi ini menjauh dari target RPJMN 2014-2019, yaitu di angka 5.4 persen. Menkeu juga menekankan meningkatnya konsumsi rokok di perempuan. Ini hal yang bagus, di mana pertimbangan utama kenaikan cukai rokok adalah tujuan pengendalian konsumsi.

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X