• Sabtu, 20 Agustus 2022

Melumpuhkan KPK, Memuluskan Agenda Siapa?

- Jumat, 20 September 2019 | 14:30 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Watyutink.com - Melalui proses pengajuan super kilat, Revisi Undang-undang KPK resmi disahkan DPR RI pada Rabu (17/9). Presiden Jokowi bahkan ikut mendukung revisi tersebut, meski terdapat protes keras masyarakat yang menolak revisi UU KPK.  

UU KPK hasil revisi, secara sistematis dianggap telah mengamputasi beberapa kewenangan penting KPK dalam penegakan hukum kasus korupsi. Satu contoh misalnya pada UU KPK sebelum revisi Pasal 21 ayat 4 tentang kewenangan Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum, serta Pasal 6 tentang Pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah revisi malah diubah menjadi tanggung jawab secara kolektif kolegial. Pasal 6 UU KPK sendiri kemudian dihapus pada revisi UU KPK.

KPK juga akan dilengkapi dengan Dewan Pengawas (Pasal 37 E) yang akan diangkat dan ditetapkan oleh Presiden RI. Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, termasuk memberikan izin penyadapan atau penggeledahan.

Menjadi pertanyaan, seberapa urgent UU KPK mendadak harus direvisi dengan melibatkan dua lembaga negara super, yakni Eksekutif dan Legislatif. Kemudian, atas kepentingan siapa revisi UU KPK digulirkan dengan serba tergopoh-gopoh dan menabrak semua aturan perubahan Undang-undang? Bahkan, KPK sendiri secara kelembagaan tidak dilibatkan dalam perbincangan revisi UU KPK, yang notabene menyangkut bidang tugas dan fungsi pokok para pelaksana tugas KPK di dalamnya.

Tak heran, banyak kritikus dan pemerhati sosial menyikapi dengan penuh kecurigaan akan adanya agenda tertentu yang menyangkut pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan pelumpuhan KPK sebagai lembaga anti korupsi. Hal itu diulas dalam bahasan diskusi LP3ES tetang Revisi UU KPK pada rabu (18/9) di Jakarta.  

Pertanyaan berikutnya adalah, setelah revisi UU KPK disahkan, mau seperti apa KPK kelak berjalan? Dengan beberapa amputasi kewenangan penting dan kekhususannya, dan juga izin dari Dewan Pengawas, masih efektifkah KPK bertindak sebagai ujung tombak paling penting dalam perang panjang melawan korupsi di negeri ini?

Padahal, KPK dulu dibentuk justru karena dua lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan Kejaksaan kehilangan kepercayaan publik atas penanganan kasus-kasus korupsi. KPK kemudian berdasarkan UU KPK mendapat kewenangan khusus sejak penyadapan, menerbitkan surat perintah penyelidikan, penyidikan, penahanan, penggeledahan, dan surat perintah penuntutan.

Dengan kiprah selama ini, KPK menjadi lembaga yang paling dipercaya publik dalam operasi pemberantasan korupsi. Sepak terjang KPK dalam upaya penyelamatan uang negara memang telah membuat tidak nyaman banyak pihak--swasta maupun aparatur pemerintahan--yang berniat hendak menggerogoti anggaran negara baik APBN ataupun APBD. Termasuk para legislator di Senayan yang kerap menjadi sasaran OTT KPK.

Data pencapaian kinerja KPK pada 2018, KPK telah berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak Rp500 miliar dan telah disetor ke kas negara melalui PNBP hasil penanganan perkara. Sementara pada 2017 berhasil menghimpun kerugian negara sebesar Rp2,9 triliun selama 2017. Jumlah tersebut terdiri dari Rp2,67 triliun dari sektor pencegahan dan Rp276,6 miliar dari penindakan.

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X