• Senin, 15 Agustus 2022

Melumpuhkan KPK, Memuluskan Agenda Siapa?

- Jumat, 20 September 2019 | 14:30 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Nah, KPK sekarang telah ditinggalkan oleh Jokowi. Risikonya, bisa jadi Corruption Perception Index RI akan mengalami penurunan.

Kalau jokowi menargetkan investasi meningkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat di tengah iklim ekonomi dunia (trade war) yang semakin mengkhawatirkan, dan kondisi ekonomi Indonesia juga cukup critical, maka trend ke depan Jokowi akan mengalami reduksi dukungan.

Lagipula, problem utama mengapa investasi asing yang masuk tidak kunjung membaik, sebabnya sudah bisa dikonfirmasi karena adanya ketidakpastian hukum.

Dan pelemahan KPK adalah indikator yang paling vulgar bahwa ketidakpastian hukum akan semakin terjadi. Mungkin sebagian akan mengatakan justru dengan melemahnya KPK maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena sebagaimana mazhab neo liberal tahun 70-an yang menganggap korupsi sebagai grease (oli) bagi berjalannya mesin ekonomi. Tapi pada saat yang sama pada 1998 kita sama-sama menyaksikan bagaimana pondasi kenegaraan kita hancur lebur karena korupsi. (pso)

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)
 
 

Dunia dan Indonesia memang harus menyaksikan duet tango antara kubu "malaikat" vs kubu "pinokio". Semua pihak tentu merasa jadi "malaikat" baik Trump, Kim Jong Un maupun BoJo (Boris Johnson) dan Bolsonaro Presiden Brasil yang ditegur G7 gara-gara kebakaran hutan di Amazon. 

Bolsonaro berteriak dengan suara mantan presiden sayap kiri Lula bahwa Brazil tidak sudi cuma jadi satpam pengawas dan pemadam kebakaran untuk memelihara dan melestraikan hutan tropis Amazone. Lula ini dulu bersama Presiden SBY membentuk Forest koalisi negara hutan tropis untuk bargaining dengan negara maju yang selalu memojokkan negara tropis penghasil sawit dengan perambah hutan dan membahayakan .lingkungan. 

Nah, dalam konteks politik internal domestik, kita menghadapi isu dan masalah karhutla yang setara karena skala regional karhutla kali ini. Elite selalu pintar gonta ganti posisi untuk tetap jadi populis dan populer. begitu juga dengan isu KPK.

Sudah sejak zaman demokrasi liberal menteri rawan penahanan oleh lawan politik. Yang penting itu supremasi hukum, jadi right is right wrong is wrong, right or wrong is right or wrong,  Jangan di biaskan dengan right or wrong is my party, my corps, my country (jadi Nazi kalau kebablasan).

Memang ada dua mazhab Kumbokarno (right wrong my brother & my country) atau Wibisono (right or wrong is right or wrong).  Nah dalam konteks itulah maka "konflik DPR-KPK" bisa dilihat bahwa ternyata kualitas elite dari kedua kubu itu oknumnya tidak berbeda, semua merasa bisa jadi malaikat padahal semua juga bisa terpeleset jadi pinokio. Maka segala kasus seharusnya dilihat secara holistik komprehensif, jangan ada pinokio disembah kayak malaikat dan yang nyaris malaikat malah di down grade jadi "pinokio".  

Sejak awal Proklamasi, elite kita berebut kuasa dengan pelbagai cara "hoax tapi legal". Kalau sukses ya jadi penguasa formal, kalau gagal, ya dibui bahkan risiko tertembak mati karena konfliknya jadi pemberontakan dan penumpasan seperti PKI Musso Madiun yang menewaskan mantan PM ke-3 RI Amir Sjarifudin dan juga Tan Malaka ikut terbunuh, padahal dia Murba yang anti PKI Musso. 

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X