• Senin, 15 Agustus 2022

Melumpuhkan KPK, Memuluskan Agenda Siapa?

- Jumat, 20 September 2019 | 14:30 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Di zaman liberal itu ada juga Jaksa Agung yang berani melawan arus. Mr Gatot Tarunmiharja berani mengusul KOl dr Ibnu Sutowo dalam kasus barter Priok meski berakibat kecelakaan lalu lintas misterius dan Gatot diganti, hanya menjabat beberapa bulan.

Kol. Soeharto juga diberhentikan dari Pangdam Diponegoro 1959 karena terlibat barter dengan cukong di Jawa Tengah. Dia sudah akan dipecat oleh KSAD Mayjen AH Nasution tapi diselamatkan oleh Wakasad Gatot Subroto, dikursuskan ke Seskoad Bandung. 

Pada 13 Agustus 1956 Pangdam Siliwangi Kol AE Kawilawang bahkan berani menahan Menlu Ruslan Abdulgani yang akan berangkat memimpin delegasi RI ke konferensi PBB di London tentang Suez. Untung Menlu sempat telepon dari bandara Kemayoran ke PM Ali Sastroamijoyo yang buru-buru menelpon KSAD Nasution untuk menyelamatkan Menlu tetap bisa berangkat ke London.  AE Kawilarang sebetulnya sedang dalam proses menjadi Atase Militer di Washington DC.

Jadi di zaman liberal itu, RI gonta-ganti Perdana Menteri nyaris setiap tahun.  PM pertama Bung Karno yang memimpin kabinet presidensial pertama 19 Agustus 1945, mendadak 14 November 1945 diganti jadi kabinet parlementer dipimpin PM Sutan Syahrir dari Partai Sosialis. Setelah dua kali reshuffle dan lolos dari kudeta 3 Juli 1946 , Syahrir jatuh diganti Amir Syarifuddin juga dari Partai Sosialis, Amir akan meneken persetujuan Renville tapi DPR menjatuhkan Amir, dan kabinet diambil alih Wapres Moh Hatta. Amir malah ikut konflik Madiun dan tewas.

Setelah Hatta, Masyumi memimpin dua kabinet di bawah Natsir dan Sukiman. Lalu diganti oleh kabinet Wilopo dan Ali Sastroamojoyo dari PNI. Pada 1955 kabinet Burhanudin Harahap dari Masyumi menyelenggarakan pemilu terjujur karena yang menang adalah PNI dan bukan petahana Masyumi di nomor dua.

Nah disitulah terjadi saling tahan bekas menteri lawan politik dari partai berseberangan. Setelah militer masuk politik dan menguasai ex perusahan Belanda yang diambil alih jadi perusahaan negara, maka gebrakan anti korupsi juga dilakukan, tapi kurang mencapai greget kakap atau tingkat menteri kecuali beberapa nama di atas.

Kembali ke KPK yang sudah 17 tahun, memang harus dikaji kembali kinerja optimalnya, apakah "genderang kosong nyaring bunyinya dan malah pinokio bercitra malaikat” termasuk DPR nya juga berpenyakit “malaikat bin pinokio” atau “pinokio bin malaikat”.

Dalam buku pengalaman saya melamar jadi capim KPK edisi 2007 saya menyatakan bahwa keberhasilan KPK yang saya pimpin adalah bila pada akhir periode saya, KPK selesai bertugas dan Kapolri serta Jaksa Agung akan berfungsi efektif.

Selama memimpin KPK justru berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung supaya aparat penegak hukum steril dan efektif berfungsi optimal. Dalam lima tahun pelembagaan tindakan anti korupsi, maka suksesnya KPK adalah dalam proses pemulihan kembali fungsi Polri dan Kejaksaan. Tentu saja ini dianggap resep gendeng dan saya gugur di 22 besar.

Salam sejarah dari dongeng malaikat dan pinokio. (pso)

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X