• Senin, 15 Agustus 2022

Melumpuhkan KPK, Memuluskan Agenda Siapa?

- Jumat, 20 September 2019 | 14:30 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)
SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 
-
Peneliti, Redaktur LP3ES dan Penulis Buku Politik Antikorupsi di Indonesia
 
 

Korupsi adalah soal moralitas

KPK sekarang telah didudukkan di suatu tempat yang membuatnya tersudut. Ini tentu paradoks bagi sebuah bangsa yang tengah mengalami dekadensi moral. Soal runtuhnya moral bangsa ini, banyak bukti yang dapat diajukan. Sebutlah, korupsi berlangsung secara massif, sistematis, meluas dengan konfigurasi yang sangat beragam, vertikal dan horizontal sekaligus. Mungkin tak ada bangsa di dunia yang bilik penjaranya dihuni oleh anak dan ayah, anak dan ibu, paman dan ponakan, suami dan istri, karena melakukan tindak pidana korupsi. Mungkin pula tak ada bangsa di dunia ini yang praktik korupsinya merambah hingga ke simbol-simbol agama: pengadaan al-Qur’an, pembangunan rumah ibadah—masjid, gereja, pura dan lain-lain (horizontal), dan merambah dari Pusat hingga ke desa-desa (vertikal). Inilah beberapa bukti bahwa dekadensi moral benar-benar telah terjadi. Dengan kata lain, korupsi rupanya bukan persoalan hukum, politik atau ekonomi semata.  Korupsi adalah masalah moralitas.

Bahwa korupsi lebih merupakan masalah moralitas ketimbang hukum, politik, ekonomi dan lain-lain juga tercerminkan dari survei BPS (2016) dan LSI (2017) yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi positif antara kesalehan individual dengan kesalehan sosial. Survei BPS (2018) bahkan menyatakan tingkat antikorupsi masyarakat Indonesia menurun dari 3,71 (2017) menjadi 3,66 (2018) dari skala 5 (semakin dekat ke angka 5 semakin antikorupsi). Dan survei BPS yang dirilis 16 September 2019 menyatakan bahwa masyarakat semakin permisif terkait korupsi. Semakin banyak hukum antikorupsi yang dibuat, semakin banyak pula praktik korupsi, bukan sebaliknya, lagi-lagi menjadi indikasi kuat runtuhnya moralitas itu. Tatkala moralitas sudah runtuh maka sistem yang baik sekalipun akan disalahgunakan. Untuk kasus Indonesia, korupsi dilancarkan dengan berbagai cara dan modus dan dilakukan dengan persiapan matang. Ketika isu korupsi dijauhkan dari persolan moralitas, korupsi mulai melekat dalam pelayanan publik. Korupsi lalu membonceng pada demokratisasi: naiknya indeks demokrasi justru eningkatkan angka korupsi dan bukan sebaliknya, semakin banyak aturan yang dibuat semakin banyak pula korupsi. Juga, pembangunan ekonomi melaju paralel dengan lajunya praktik korupsi. Begitulah demoralisasi membiakkan pengaruhnya ke segala sektor kehidupan. Maka benarlah Karl Kraus dengan mengatakan bahwa korupsi lebih buruk daripada pelacuran. Pelacuran merusak moral individu, korupsi merusak moral seluruh bangsa, katanya. Tak pelak, demoralisasi dan korupsi menjalin relasi negatif: demoralisasi menyuburkan korupsi, korupsi adalah akibat dari demoralisasi.

Munculnya KPK menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Politisi, pelaku ekonomi (terutama yang besar), pejabat publik, adalah pihak-pihak yang paling banyak menjadi korban operasional KPK sejauh ini. Di satu pihak, rakyat berada di belakang KPK. Tetapi di pihak lain, muncul kekhawatiran beberapa kalangan. Dari kalangan pemerintah umpama, kita biasa mendengar pernyataan bahwa banyaknya penyelenggara negara yang ditangkap oleh KPK menimbulkan ketakutan, dan hal itu dinilai mengganggu kinerja mereka. Di suatu daerah, pernah diberitakan sejumlah pejabat mengundurkan diri karena takut ditangkap kalau-kalau mereka melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Kejadian ini tentu tidak bisa dibaca sebagai dampak buruk gerakan antikorupsi yang dilancarkan KPK, apalagi jika hal itu mau dijadikan alasan untuk mempreteli kewenangan KPK.

Menyoal revisi UU KPK

Kalau revisi UU No.30/2002 tentang KPK yang menuai pro-kontra dicermati, tampak bahwa revisi itu sendiri menjadi bukti kemenangan tafsir hukum (yang dalam beberapa hal didukung tafsir ekonomi), atas tafsir politik. Sementara masyarakat sipil pendukung KPK dan anti-revisi gagal membangun kontra narasi.

KPK adalah anak kandung reformasi. Di titik ini, KPK menuai dukungan politik yang sangat kuat, tidak hanya di dalam parlemen (pada awal-awal kelahirannya) tapi lebih dari rakyat. Maka ketika ada upaya untuk mengganggu KPK, sontak rakyat dan elemen masyarakat sipil membelanya. Akan tetapi, dukungan ini mulai menunjukkan keretakan, setidak-tidaknya pada akhir masa jabatan pimpinan KPK jilid III, yang ujungnya adalah kriminalisasi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Abraham Samad sendiri bahkan sempat dilaporkan oleh elemen LSM. Keduanya pun harus lengser sebelum masa jabatannya berakhir. Sampai di sini, dukungan politik kepada KPK tidak lagi bulat. Tafsir politik mulai goyah.

Akhir-akhir ini, mulai muncul pula tafsir-tafsir ekonomi yang tampaknya juga menggelayuti pemikiran kelompok yang pro revisi. Maka wajar jika muncul dugaan bahwa tindakan OTT yang gencar dilakukan oleh KPK berdampak tidak baik pada iklim perekonomian nasional. Pandangan ini selain sulit dibuktikan, lebih-lebih tidak memiliki pijakan teoretis yang kuat. Memang, beberapa ilmuan dalam tulisannya beberapa dasawarsa lalu menyebut korupsi sebagai minyak pelumas. Tapi pendapat itu kemudian dimentahkan oleh pendapat yang muncul kemudian yang diekstraksi dari penelitian yang dilakukan secara saksama. Dengan kata lain, korupsi justru merusak iklim perekonomian (investasi), bukan sebaliknya.

Bagaimana kedua tafsir ini hendak dibaca dalam kaitannya dengan revisi UU KPK beberapa hari lalu? Patut diduga bahwa tafsir ekonomi yang tak berdasar itu, turut dimanfaatkan dalam membangun alasan atau narasi oleh kelompok pro revisi untuk meng-goal-kan revisi UU KPK.

Tafsir lainnya yang juga dapat dicermati di sini ialah tafsir hukum. Ingin dikatakan, bahwa kasus korupsi yang berproses di pangadilan adalah medan pertarungan di antara para ahli hukum. Ahli hukumlah (baca: jaksa KPK) yang melakukan penuntutan terhadap pihak yang disangkakan melakukan korupsi. Mereka ini akan berhadapan dengan ahli hukum lainnya (baca: pengacara) yang melakukan pembelaan hukum terhadap tersangka.

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X