• Senin, 15 Agustus 2022

Melumpuhkan KPK, Memuluskan Agenda Siapa?

- Jumat, 20 September 2019 | 14:30 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Menariknya, tafsir hukum ini membonceng di atas supremasi hukum yang menyataka bahwa Indonesia adalah negara hukum (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), yang dalam beberapa hal tampaknya didukung oleh tafsir ekonomi, sebagaimana telah disinggung di atas. Tafsir hukum juga digunakan untuk menempatkan kelembagaan KPK di bawah Eksekutif, membentuk Dewan Pengawas, mengatur penyadapan, menjadikan pegawai KPK sebagai ASN, dan lain-lain. Adanya niat dari awal untuk menjinakkan KPK kemudian dikaitkan-kaitkan dengan, misalnya, investor asing yang katanya lebih memilih Vietnam ketimbang RI. Suatu pendapat yang masih harus dibuktikan kebenarannya.

Memperkuat KPK, Menjamah Ranah Hulu

Bangsa ini masih membutuhkan KPK dengan kinerja yang gencar dan tanpa pandang bulu dalam melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi. Ini salah satu aspek penguatan KPK. Aspek lainnya ialah mulai mengarahkan KPK agar menambah energinya untuk memaksimalkan fungsi pencegahan. Berangkat dari aspek pencegahan ini, maka dengan sendirinya KPK mau tidak mau akan ambil bagian dalam upaya membenahi SDM dalam berbagai dimensinya. Hal yang paling krusial di sini adalah moralitas itu tadi. Artinya, KPK mesti menjamah ranah hulu (upstream) dengan intensitas dan energi berlipat-lipat daripada yang selama ini dilakukannya. Tentu saja tanpa mengabaikan ranah hilir (down stream), dalam hal ini penindakan. Itulah mengapa saya mendambakan sebuah KPK yang melakukan pembenahan manusia, manusia yang sudah mengalami dekadensi moral, krisis moralitas. Mengapa? Sistem apa pun yang kita buat dan terapkan, tidak akan efektif kalau moralitas manusianya tidak dibenahi. Dan sudah barang tentu ini membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Kritik saya terhadap politik pemberantasan korupsi saat ini adalah perhatian terlalu difokuskan pada penanganan ranah hilir, sementara ranah hulu kurang disentuh. Akibatnya, penindakan yang gencar dilakukan oleh KPK tidak juga menimbulkan efek jera, karena moral manusianya sudah runtuh. Jika dianalogikan sebuah pohon, dipangkas di utara akan muncul di selatan, dipangkas di barat sesaat kemudian muncul lagi di timur, begitu seterusnya. Pemangkasan di sini adalah OTT yang dilakukan KPK.  

Saya harus katakan bahwa revisi UU KPK saat ini lebih potensial melemahkan KPK, ketimbang menguatkannya (seperti diklaim oleh kelompok pro revisi). Tapi KPK belum habis, tentu dengan catatan, KPK saatnya untuk mulai menjamah ranah hulu yang saya sebutkan di atas. Bila ini dilakukan, KPK akan tampil sebagai kekuatan inti membenahi moralitas. Tentu saja, sekali lagi, tanpa mengendurkan fungsi penindakan.

KPK Masa Depan

Menjamah ranah hulu inilah yang mau saya sebut sebagai tugas masa depan KPK, bagi KPK masa depan. Saya percaya bahwa lebih banyak publik yang mendukung penguatan KPK ketimbang yang menginginkan sebaliknya. Bila KPK mengambil tugas ini, maka KPK mau tidak mau harus hadir di setiap provinsi dengan membuka kantor perwakilan. Itu artinya, KPK akan hadir dalam misi internalisasi  nilai-nilai antikorupsi secara lebih intensif kepada segenap warga bangsa di seluruh daerah, secara simultan. Tentu banyak hal yang harus disiapkan agar KPK benar-benar siap mengemban misi suci ini. Dalam rangka itulah, mau tidak mau KPK lagi-lagi harus diperkuat, misal melalui penguatan kewenangan, SDM, teknologi, anggaran dan lain-lain.

Sebagai penutup tulisan ini, saya ingin mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaa tugas maha besar itu, mungkin perlu dipikirkan untuk mengubah nomenklatur KPK menjadi KPPK: Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.(pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 
-
Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UNDIP, Direktur Center for Media and Democracy LP3ES
 
 

Sedari awal sejak diumumkannya hasil seleksi pimpinan KPK, sudah dicurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Termasuk ketua KPK, dan hal itu kini ternyata benar. Lalu usulan revisi UU KPK yang disahkan memperkuat hal-hal yang memang kita curigai bersama.

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X