• Senin, 15 Agustus 2022

Melumpuhkan KPK, Memuluskan Agenda Siapa?

- Jumat, 20 September 2019 | 14:30 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Di Tasikmalaya ada mahasiswa kami yang tidak masuk dalam WA group dosen juga mendapat teror telepon dari nomor luar negeri. Hal itu juga dialami oleh beberapa aktivis mahasiswa anti korupsi di Bandung dan Yogya.

Dari hal-hal di atas bisa disimpulkan bahwa kegagalan gerakan aktivisme digital menolak revisi UU KPK dilatarbelakangi oleh dua hal :

Pertama, tidak adanya soliditas gerakan karena terjadinya fragmentasi masyarakat sipil terhadap isu revisi UU KPK, sehingga tidak terjadi konsolidasi isu gerakan yang masif dan berskala luas dan sanggup mendesak negara untuk membatalkannya. Yang paling menyedihkan, masyarakat sipil menjadi begitu lemah dan terfragmentasi sehingga tidak bisa mencegah semua itu terjadi. Bahkan dalam keadaan kritis seperti itu masih banyak elemen masyarakat sipil yang justru menyerang kawan-kawannya sendiri yang tetap berjuang menolak revisi UU KPK di tengah peretasan teror telepon.

Lemahnya masyarakat sipil ini juga disebabkan oleh karakter gerakan itu sendiri yang “many click but little sticks”. Boleh jadi sipil punya banyak WA group yang meributkan revisi UU KPK, tapi sayangnya hanya ribut di dalam WA group itu. Aktivisme digital sebetulnya gagal punya basis di akar rumput yang berskala luas. Hal itu juga merefleksikan kegagalan masyarakat sipil untuk menjadikan kampanye antikorupsi sebagai sebuah idealisme yang diterima secara luas.

Survei Kompas menemukan bahwa 44 persen publik setuju revisi UU KPK mewakili gambaran itu. Hal lain, kritik terhadap kampus yang juga gagal untuk mensosialisasikan tentang pentingnya KPK.

D sisi lain, serangan balik dari kekuatan oligarki predatoris pendukung revisi yang melakukan peretasan dan teror cyber, memunculkan adanya persepsi atas risiko dari aktivisme yang cukup serius.

Risiko itu tidak hanya mencegah mereka yang ada di luar untuk masuk ke dalam gerakan namun juga membuat mereka satu per satu mundur dari gerakan.

Kemudian, dari semua itu apa dampaknya bagi demokratisasi Indonesia ke depan? Yang patut disoroti bukan hanya tentang mengapa gerakan itu gagal, namun juga bagaimana dia gagal.

Ketika peretasan kepada mereka yang mengeluarkan pendapatnya sudah dilakukan, maka sebenarnya Indonesia berada dalam satu tahap baru situasi demokratisasi Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada ungkapan negara totalitarian dari novel George Orwell “1984”, di mana semua aktivitas warganya diawasi di luar sana yang diibaratkan sebagai “Big Brother is watching you”. (pso)

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB

Terpopuler

X