• Selasa, 9 Agustus 2022

Pebisnis Kuasai Kursi DPR, Berkah atau Bencana?

- Kamis, 3 Oktober 2019 | 12:15 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Watyutink.com - Bisik-bisik bahwa uang bukan segalanya, tapi tanpa uang tidak bisa membawa abang ke Senayan, makin ramai, menyoroti keanggotaan DPR periode 2019-2024 yang hampir separuhnya  adalah pebisnis. Uang dipercaya menjadi modal untuk mendulang suara dalam pemilu legislatif.

Hasil penelusuran Yayasan Auriga Nusantara dan Tempo menemukan hampir separuh anggota DPR periode 2019-2024 yang dilantik pada 1 Oktober 2019 adalah pebisnis. Dari total anggota dewan 575 orang, sebanyak 262 orang atau 45,5 persen menduduki posisi penting di perusahaan atau terafiliasi dengan entitas bisnis. Nama anggota DPR tersebut tercatat di 1.016 perusahaan dengan bidang usaha yang berbeda-beda.

Para politisi tersebut berkiprah di semua partai yang lolos ke DPR. Yang terbanyak berasal dari PDIP, Golkar, dan Gerindra. Posisi mereka di partai cukup penting, seperti Andre Rosiade dari Gerindra, Aria Bima dari PDIP, dan Bambang Soesatyo dari Golkar. Umumnya mereka berasal dari daerah pemilihan di Pulau Jawa. Apakah karena Jawa menjadi pusat perputaran uang di Tanah Air sehingga mudah membuka usaha di sini?

Andre, misalnya, namanya tercatat di dua perusahaan, yakni PT Kaze International Selaras dan PT Hasil Usaha Anak Bangsa sebagai pemilik. Kedua perusahaan itu beralamat di Padang. Aria Bima memiliki lima perusahaan yang beralamat di Semarang. Bambang Soesatyo sama dengan Aria memiliki lima perusahaan. Hasil riset tersebut juga mengungkapkan kalau mereka menjalankan usaha di bidang penyiaran, perdagangan umum, hingga industri ekstraktif.

Apakah dengan memiliki perusahaan mereka menjadi lebih mudah melenggang ke Senayan dan mendapatkan posisi penting di partai dibandingkan dengan calon legislatif lain yang bermodal pas-pasan?

Masuknya sejumlah pebisnis ke DPR pernah juga diungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch. Lembaga itu mengungkapkan dari 560 orang anggota DPR periode 2014-2019, sebanyak 293 orang atau 53 persen berlatar belakang pebisnis.

Para pebisnis tersebut mengaku menghabiskan uang miliaran rupiah untuk bisa mendapatkan kursi di DPR. Namun Andre mengaku tidak sampai menghabiskan dana belasan miliar. Para anggota DPR itu juga tidak mempermasalahkan jika ada pebisnis lain yang menjadi anggota DPR, sepanjang tidak ada konflik kepentingan dengan jabatannya.

Apakah bisa dijamin jika posisi mereka sebagai pengusaha tidak ada benturan kepentingan dengan jabatannya di DPR?  Mungkin sudah ada aturan yang melarang para anggota dewan menggunakan jabatannya untuk kepentingan sendiri atau kelompok, tetapi apakah ada lembaga yang mengawasinya?

Apakah dengan latar belakang anggota DPR sebagai pebisnis, kinerja dewan  menjadi lebih baik, karena mereka terbiasa berpikir logis, sistematis, pragmatis, dan pro pasar? Dampak apa yang ditimbulkan jika pengusaha mendominasi kursi parlemen?

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X