• Rabu, 10 Agustus 2022

Pemberantasan Korupsi, Menabuh Genderang Perang Lebih Keras

- Jumat, 4 Oktober 2019 | 14:00 WIB
Ilustrasi kan watyutink
Ilustrasi kan watyutink

Watyutink.com - Kekhawatiran pemberantasan korupsi bakal melempem menyeruak saat UU KPK hasil revisi disahkan oleh DPR RI. Beleid yang tinggal menunggu pencatatan di lembar negara menyimpan potensi tidak tuntasnya agenda perang melawan korupsi, yang disepakati bersama sebagai kejahatan luar biasa. 

Revisi UU KPK itu memutilasi secara sistematis kewenangan KPK sebagai lembaga khusus yang dapat menerbitkan sendiri surat penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan hingga penuntutan tersangka korupsi.

KPK juga diperkirakan akan mengalami kelumpuhan peran inisiatif karena semuanya harus dilaporkan dulu ke Dewan Pengawas, yang anggotanya diangkat sendiri oleh Presiden. Termasuk pengaturan soal izin menyadap terduga pelaku korupsi.

Padahal, kerja pencegahan korupsi oleh KPK sangat dinanti masyarakat, terutama  terkait penyelamatan anggaran negara yang didanai oleh para pembayar pajak. Para predator anggaran, baik eksekutif ataupun legislatif, selalu mencari celah dari proyek pembangunan yang dibiayai APBN. Salah satu lahan basah incaran para koruptor adalah pembangunan infrastruktur. Triliunan rupiah berputar di situ. 

Pengawasan terhadap anggaran pembangunan infrastruktur menjadi satu keniscayaan untuk diperkuat pelaksanaannya, mengingat dampak korupsi pada penurunan kualitas infrastruktur yang dibangun yang mengancam nyawa manusia, melebihi kerugian finansial. 

Penurunan kualitas infrastruktur menyebabkan tingginya risiko keselamatan para pengguna jalan, jembatan ataupun infrastruktur publik yang lain. Risiko pemborosan anggaran terkait pelemahan pengawasan KPK juga menjadi ancaman serius bagi efektivitas penggunaan anggaran negara yang digunakan. 

Oleh karenanya, pemberantasan korupsi per sektor pembangunan harus diprioritaskan agar angka peningkatan kasus korupsi tidak terus menjulang naik.

Menjadi pertanyaan serius, apakah pelemahan KPK saat ini adalah buah dari semakin kendurnya semangat perang melawan korupsi? 

Pengawasan terhadap potensi korupsi anggaran pembangunan infrastruktur, terakhir memang menjadi fokus para pegiat anti korupsi. Setelah pada era sebelumnya kasus korupsi pada anggaran pertambangan menjadi “trending topic” perang terhadap korupsi.

Halaman:

Editor: Pril Huseno

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X