• Sabtu, 20 Agustus 2022

Nomenklatur Kementerian Berubah Demi Prioritas Pembangunan?

- Kamis, 17 Oktober 2019 | 17:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Watyutink.com -  Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan diwarnai dengan perubahan nomenklatur kabinet. Ada kementerian yang akan dilebur, ada yang akan dihapuskan, dan  ada yang baru dibentuk untuk disesuaikan dengan prioritas pembangunan dalam 5 tahun mendatang.

Rencana perubahan nomenklatur kabinet pernah disampaikan Jokowi pada pertengahan Agustus 2019. Ketiak itu dia menyebutkan sebagian peran Kementerian Perdagangan akan disatukan ke Kementerian Luar Negeri sehingga menjadi nomenklatur baru, yakni Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Internasional.  Jokowi menyatakan Kementerian Luar Negeri dinilai tepat menangani bidang tersebut karena membawahkan duta besar RI di seluruh dunia. 

Pembahasan nomenklatur kementerian disebut-sebut sudah final. Selain pembentukan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Internasional, akan ada  perubahan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Sosial.

Perubahan  nomenklatur kementerian tersebut disebut-sebut sesuai dengan visi Presiden Jokowi yang ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih kompetitif, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan pusat perekonomian daerah-daerah.

Selain itu, perubahan yang direncanakan Jokowi tersebut  disebut-sebut juga sudah melalui pertimbangan yang matang. Presiden sudah berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk menyusun nomenklatur yang baru.

Pemerintah mengklaim rencana perubahan nomenklatur tersebut sudah dipertimbangkan dengan matang. Apakah pertimbangan tersebut sudah mencakup potensi terhambatnya laju kinerja pemerintahan Jokowi?

Tidakkah tanpa perubahan nomenklatur, Jokowi bisa langsung tancap gas melanjutkan pencapaian dan kinerja pemerintahannya pada periode pertama? Mengapa harus ada perubahan nomenklatur jika ingin mempercepat proses pembangunan? Tidakkah perubahan nomenklatur akan menimbulkan masalah konsolidasi dan koordinasi antarkementerian dalam jangka pendek, paling tidak dalam 6 bulan pertama?

Perubahan nomenklatur akan dilakukan terhadap sedikitnya 23 kementerian dan lembaga. Selain itu, akan ada jabatan untuk wakil menteri di 11 kementerian. Perombakan tersebut juga akan diikuti oleh perubahan birokrasi secara besar-besaran.

Begitu banyak perubahan yang akan dilakukan. Apakah tidak sebaiknya Presiden Jokowi tetap berjalan dengan nomenklatur lama dengan mempertajam realisasi program dan kebijakan di tiap-tiap sektor? Perombakan besar-besaran nomenklatur kementerian ini bisa jadi mengundang kecurigaan bagi-bagi kekuasaan, atau memang itu alasan di balik sepak terjang Jokowi yang bikin gaduh ini?

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X