• Selasa, 16 Agustus 2022

Nomenklatur Kementerian Berubah Demi Prioritas Pembangunan?

- Kamis, 17 Oktober 2019 | 17:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 

OPINI PENALAR
-
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen
 
 

Perubahan nomenklatur  kementerian pernah dilakukan Presiden Joko Widodo pada periode pertama pemerintahannya antara lain Kementerian Pekerjaan Umum digabung dengan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun aktivitasnya sempat stagnan  karena ada perubahan nomenklatur.  Perubahan ini membutuhkan waktu kira-kira 6 bulan.

Kalau sekarang dilakukan perubahan nomenklatur maka harus siap dalam 6 bulan ke depan pada kementerian yang mengalami perubahan harus melakukan konsolidasi. Kalau kita berharap ada percepatan pekerjaan mungkin tidak akan terjadi, berdasarkan pengalaman yang terjadi pada periode pertama pemerintahan Jokowi  membutuhkan waktu agak lama sebelum mereka melakukan penyesuaian.

Penggabungan dan pemisahan kementerian tidak sekadar melibatkan nama kementerian, tetapi ada penempatan sumber daya manusia yang berubah di dalamnya, perubahan divisi, ditambah lagi masalah-masalah kecil menyangkut administrasi . Hal ini harus dipertimbangkan karena berpotensi memperlambat kerja kementerian yang berubah.

Perlu konsolidasi, tidak bisa serta merta badan yang baru bisa bekerja, perlu dibuat job description supaya tidak ada benturan dengan kementerian lain. Untuk membuat job description tersebut tidak mudah.

Kebijakan menarik satu direktorat dari kementerian yang satu untuk digabung  ke kementerian yang lain tidak mudah. Hal ini harus diwaspadai. Kementerian yang berubah ini tidak akan efektif dalam jangka pendek. (msw)

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X