• Selasa, 5 Juli 2022

Agar Ketimpangan Sosial Menjadi Fokus Bahasan

- Senin, 21 Oktober 2019 | 17:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Watyutink.com - Hiruk pikuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2019 kemarin, usai sudah. Beberapa pekerjaan rumah besar dan berat bagi kabinet baru periode 2019-2024 mendatang, terbentang di depan mata. Sebabnya, kemurungan ekonomi dunia yang mengalami perlambatan dengan pertumbuhan ekonomi dunia 2019 yang menurun. Khusus bagi Indonesia, dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5 persen saja sudah lumayan.

Namun, data yang dirilis oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada rabu (9/10/2019) di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengonfirmasi sinyalemen yang disampaikan oleh beberapa pihak tentang semakin melebarnya ketimpangan sosial di Indonesia.

TNP2K melaporkan, satu persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Jika dinaikkan jadi 10 persen, maka keluarga ini menguasai 70 persen. Artinya sisa 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya.
Sementara indeks rasio gini memang turun dari 0,384 menjadi 0,382. Namun, capaian tersebut belum mampu menyelesaikan masalah ketimpangan di Indonesia. Dikhawatirkan, jika hal tersebut tak segera diselesaikan maka akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Meksi secara statistik pada Maret lalu BPS mengumumkan adanya penuruan angka kemiskinan menjadi sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018, dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018, namun realitas tak dapat dipungkiri bahwa ketimpangan kekayaan tetap semakin meninggi.

Apa yang seharusnya menjadi fokus bahasan agar dilaksanakan upaya yang lebih taktis dalam percepatan pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan sosial? Konsep apa yang harus diperbaiki ke depan--oleh kabinet baru Jokowi--agar efektivitas program pengurangan ketimpangan dapat berjalan lancar?

Persoalan ketimpangan di Indonesia telah lama menjadi pusat perhatian. Oxfam pada beberapa tahun lalu juga pernah mengangkat--seperti kemudian dikutip oleh Anthony Budiawan pada 2018 lalu--bahwa harta 4 orang terkaya Indonesia setara bahkan lebih dari 100 juta kekayaan penduduk miskin. Indonesia sendiri saat ini menjadi negara dengan tingkat ketimpangan sosial tertinggi di Asia dan nomor enam di dunia. (Liputan6.com,5/04/2018).

Anthony Budiawan menyatakan, hal tersebut terjadi karena Indonesia masih menganut sistem ekonomi liberal. Kepemilikan perusahaan dibeberapa sektor industri juga dikuasai oleh beberapa perusahaan besar dengan pangsa pasar besar. Salah satunya, penguasaan lahan perkebunan dan pertambangan yang dikuasai segelintir pengusaha dan dikuasai asing dengan konglomerat CPO-nya.

Begitu pula sektor publik dengan jalan raya, semuanya berbayar karena investor yang juga bermain di proyek jalan tol. Sebagai akibatnya, saat ini seratus orang terkaya Indonesia bisa mempunyai kekayaan hingga Rp.1.375 triliun.
Nah, mumpung para menteri masih diseleksi oleh Presiden Jokowi, kiranya pekerjaan rumah yang menyentuh langsung ke hajat hidup warga kebanyakan harus menjadi prioritas utama.

Kira-kira, masihkah soal pengurangan ketimpangan sosial ini menjadi hal yang menarik dibahas di kabinet mendatang?

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X