• Rabu, 10 Agustus 2022

Agar Ketimpangan Sosial Menjadi Fokus Bahasan

- Senin, 21 Oktober 2019 | 17:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Pajak kita sudah relatif progresif karena beberapa segmen terbukti berbeda beda dalam tarif pajaknya. Meski memang modelnya belum seperti di negara maju.

Cara lainnya adalah, para pemilik aset besar ini harus digandeng untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ketimpangan. Misalnya melalui CSR atau program lainnya. Atau lewat redistribusi kekayaan, seperti di Jepang ada model pajak warisan.

Si orang kaya ini sebetulnya butuh kenyamanan untuk perusahaannya agar bisa terus tumbuh. Untuk ke arah sana, dia sebetulnya harus juga berkontribusi dan membantu menyelesaikan persoalan ketimpangan di negara-negara tempat dia berinvestasi. Karena jika semakin timpang, maka potensi gangguan atau ketidakamanan seperti konflik sosial juga semakin tinggi, terutama bagi investasinya.

Untuk mencegah itu maka pada titik tertentu mereka harus melibatkan diri misalnya berawal dari CSR.

Tetapi, CSR perusahaan saat ini tidak semuanya menyentuh ke aspek ketimpangan. Banyak juga yang cuma branding tapi sebetulnya secara total value tidak mendorong juga untuk pengentasan ketimpangan. Jadi mereka harus didorong ke arah itu.

Dari sisi penerimaan pajak negara, jika penerimaan pajak bisa naik maka bicara pengentasan ketimpangan akan lebih mudah. Terutama ketika penerimaan pajak yang meningkat karena didorong oleh kontribusi pembayaran pajak oleh orang kaya yang lebih signifikan, dengan pajak progresif yang konsisten.

Sebetulnya tidak harus dari PPh (pajak penghasilan), bisa juga dengan penarikan pajak lebih besar dari aset-aset yang diinvestasikan oleh orang-orang kaya di tempat-tempat tertentu. Sementara si pemilik aset hanya ongkang-ongkang kaki menerima hasil investasinya. Misalnya pada aset-aset mereka yang tidak beresiko sama sekali. Bentuknya bisa obligasi dan lain-lain.

Hal seperti itu yang seharusnya pajaknya jangan dikurangi atau diberi diskon oleh pemerintah. Kenyatannya, imbal hasil dari obligasi pajaknya didiscount agar obligasi pemerintah lebih menarik para pemilik modal. Kalau hal itu masih dilakukan, itu sebetulnya membantu melanggengkan ketimpangan kepemilikan aset dimaksud, yang seharusnya dicegah.

Seharusnya bisa lebih progresif, pajak untuk hasil obligasi dari aset tidur seperti itu pajak nya harus lebih tinggi. Agar para pemilik modal itu tidak seenaknya meletakkan investasi tidak produktif di obligasi.

Kecuali kalau dia mau masuk ke sektor riil yang benar-benar menghasilkan peluang mempersempit kesenjangan sosial, maka jenis investasi itu yang seharusnya pajak bisa lebih dikurangi. Karena juga bisa menciptakan lapangan kerja. (pso)

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X