• Senin, 15 Agustus 2022

Believe or not, Kabinet Indonesia Maju Sebisanya?

- Rabu, 23 Oktober 2019 | 15:30 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Terkait Menteri BUMN, dia punya background swasta atau korporasi. Sementara BUMN punya mandat tersendiri dalam konstitusi kita Pasal 33 UUD 1945.

Apakah BUMN akan dibuat seperti korporasi yang selama ini dia pimpin atau dia kelola, atau dia akan terlebih dulu belajar soal BUMN. Karena, pengalaman sebelumnya menempatkan Menteri BUMN yang berasal dari korporasi, menemukan kegagalan juga. Rini Sumarno adalah orang Astra. Jadi hal ini kembali pada pilihan yang tidak tepat.

Tetapi karena dia timses presiden, maka hal itu adalah akomodasi dari pamrih kemarin. Karna Erick Tohir sendiri sudah “menantang” presiden bahwa yang berkeringat harus mendapatkan jatah. Jadi proses transaksinya semakin kentara. Kita tidak melihat kepentingan nasional menjadi kepentingan yang utama. Lebih banyak kepentingan vested interest kelompok-kelompok tertentu terutama pengusaha di Kabinet.

Idealnya, seorang Menteri BUMN harus orang yang paham tentang BUMN. Terutama yang paham tentang konstitusi ekonomi. Juga, dia harus paham tentang  perlunya revisi Undang-undang (UU) BUMN karena problem BUMN adalah pada Undang-Undangnya. Sementara problem ekonomi adalah pada liberalisasi sektor ekonomi nasional yang itu terkait dengan UU sektoral.

Apalagi di Mendikbud, entah kemana arah pendidikan dasar dan menengah akan diarahkan kalau kemudian anak-anak sudah diajar untuk berbisnis sementara dia harus berkarakter dan punya nilai akhlak yang baik. Hal ini yang saya lihat “tidak nyambungnya” kabinet ini. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 
-
Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI
 
 

Ada beberapa figur menteri yang belum cukup dikenal publik dan relatif baru dalam percaturan kabinet. Juga ada nama yang punya persoalan dengan kinerja yang tidak begitu baik pada kabinet pertama pak Jokowi. Misalnya mantan Menteri Perindustrian yang sekang diberikan posisi sentral menjadi Menko Perekonomian.

Salah satu cara untuk kemudian mendapatkan kepercayaan pasar adalah pak Airlangga harus melepas jabatannya sebagai ketua Umum Golkar. Mungkin salah satu alasan kenapa kinerja dia tidak begitu baik pada kabinet lalu adalah karena alasan rangkap jabatan itu. Apalagi menjadi ketua partai terbesar dan cukup dominan di Indonesia dengan segala dinamikanya.

Sudah seharusnya jika dia ingin menunjukkan kesungguhan maka harus melepas jabatan sebagai ketua umum Golkar.

Pasar juga masih punya memori pada beberapa periode lalu ketika Aburizal Bakrie menjadi Menteri Koordinator Perindustrian merangkap juga sebagai ketua umum Golkar. Ketika itu kinerja nya juga tidak begitu baik, bahkan kemudian direshuffle.  Sempat juga memakan korban yakni ibu Sri Mulyani yang tidak cocok chemistry nya dengan Aburizal Bakrie sehingga dia harus “terpental” sebagai pejabat di World Bank.

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X