Watyutink.com - Semangat Presiden Jokowi untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur nampaknya tidak kunjung padam. Pada pidato pelantikannya, Jokowi menyatakan, pembangunan infrastruktur akan diprioritaskan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi. Juga, mempermudah akses kawasan wisata, lapangan keja baru, dan akselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Masalah infrastruktur adalah satu dari lima prioritas program kerja Kabinet Indonesia Maju selain pembangunan SDM, penyederhanaan kendala-kendala regulasi, birokrasi dan transformasi ekonomi.
Pembangunan infrastruktur besar-besaran pada kabinet Indonesia Kerja 2014-2019 telah dilaksanakan dengan anggaran mencapai Rp4.197 triliun dan memang ditargetkan agar tercipta ketersediaan infrastruktur untuk konektivitas semua wilayah.
Hasilnya, pemerintahan Jokowi periode pertama mengklaim berhasil membangun konektivitas infrastruktur yang salah satu indikatornya, adanya jembatan udara perintis kargo yang disebutkan sukses menurunkan disparitas harga lima bahan pokok untuk masyarakat di sejumlah daerah terpencil, tertinggal, dan belum terlayani moda transportasi, dan diklaim turun hingga 57,21 persen. Selain itu dibangun pula jalan tol trans Jawa, bandara, 19 pelabuhan laut, jalan raya, bendungan, LRT, MRT, smelter dan Kawasan Ekonomi Khusus.
Namun, tentu saja dibalik semua klaim keberhasilan, terdapat berbagai kelemahan yang disebutkan banyak pihak berpotensi menimbulkan kerugian negara. Proyek infrastruktur LRT Palembang untuk Asian Games beberapa waktu disebutkan merugi. Pembangunan LRT Palembang mengharuskan pemerintah mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp10 miliar per bulan sementara penerimaan per bulan hanya Rp1 miliar. Subsidi Rp9 miliar per bulan sampai saat ini belum terpecahkan.
Begitu pula, konon terdapat empat BUMN konstruksi yang terbebani utang karena harus membiayai kejar tayang proyek infrastruktur pemerintah (Merdeka.com,02/2019). Bandara Kertajati Sumedang dan tol trans Jawa yang sepi. Di sisi lain kasus korupsi infrastruktur juga kerap membayangi dengan aneka kecelakaan kerja berupa runtuhnya jembatan atau jalan layang yang sedang dibangun.
Belum lagi, program tol laut yang direncanakan untuk mengurangi disparitas harga kawasana barat dan timur Indonesia dengan menggelar armada tol laut, belum menampakkan hasil yang memadai. Keluhan tentang tol laut yang gagal menurunkan harga barang bermunculan di timur Indonesia, di antaranya kawasan Maluku Utara.
Indonesia, memang tertinggal di urutan ke lima dalam penyediaan infrastruktur diantara negara-negara ASEAN. Hanya berada di atas Vietnam dalam ketersediaan sarana publik tersebut. Riset dari We Are Social dan Hootsuite memberikan angka indeks 40,41 dari skor maksimal 100 untuk pembangunan infrastruktur jaringan dan telekomunikasi di Indonesia. Sementara Singapura paling maju di Asia Tenggara dengan indeks 76,43. Selanjutnya Malaysia berada di posisi kedua dengan indeks 53,11.
Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, anggaran infrastruktur dinaikkan sebesar 4,9 persen dari Rp399,7 triliun menjadi Rp419,2 triliun dalam RAPBN tahun 2020.
.jpeg)
