• Senin, 15 Agustus 2022

Infrastruktur di Periode Kedua, Upaya Membangun Optimisme

- Jumat, 25 Oktober 2019 | 19:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Agar pembangunan infrastruktur menemukan jalan terbaik dan meminimalisir segala dampak buruk, hal-hal apa yang harus diutamakan? Prioritas infrastruktur apa saja yang layak dikebut dan diselesaikan segera, mengingat banyak juga proyek strategis nasional (PSN) yang terpaksa dibatalkan karena kendala pembiayaan. Termasuk, bisakah diupayakan menekan bahan baku pembangunan infrastruktur yang diimpor dan mendayagunakan potensi nasional untuk bahan baku semen dan besi baja, misalnya.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

OPINI PENALAR
-
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)
 
 

Perihal infrastruktur, dapat diberikan beberapa pandangan, pertama, infrastruktur memang menjadi alat bagi kekuasaan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Karena hal itu yang menjadi dasar bagi pembangunan infrastruktur. Secara teori dan dasar keyakinan pemerintah sepertinya begitu.

Maka kemudian didoronglah investasi, keuangan, APBN dan sumber daya lain yang dapat dijangkau oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur. Akhirnya memang terkesan memaksakan diri, karena ternyata pembangunan yang digerakkan dengan habis-habisan itu tidak berdasarkan pada ketersediaan sumber daya ekonomi yang cukup.

Ujungnya, sumber daya yang dikerahkan untuk itu sebagian besar diambil dari utang. Karena kondisi Indonesia sekarang harus diakui tidak punya sumber daya finansial yang cukup. Semua pihak juga tahu kondisi itu.

Indonesia mengalami kesulitan keuangan karena semua lini mengalami defisit. Perdagangan sendiri defisit. Kalau perdagangan saja defisit maka pasti akan kesulitan cash flow. Kedua, APBN juga defisit, yang berarti pajak atau penerimaan negara dengan pengeluaran negara menjadi defisit, artinya tidak terpenuhi. Ketiga, neraca transaksi berjalan (CAD) juga mengalami defisit. Itu artinya dana yang masuk dibandingkan keluar dari Indonesia lebih banyak yang keluar. Akhirnya kita tidak mempunyai tabungan nasional, tidak ada sumber daya finansial untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Meskipun sudah diupayakan lewat jalan berutang, tetap saja dana yang keluar akan lebih banyak.

Kondisi besar pasak daripada tiang itu tidak memungkinkan untuk memaksakan pembangunan infrastruktur tersebut.

Maka akhirnya karena APBN, perdagangan dan current account semua defisit, infrastruktur yang dibangun menjadi tidak punya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya teori dasar tadi bahwa pembangunan infrastruktur diperuntukkan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi menjadi tidak tercapai.

Pertumbuhan ekonomi kita juga tetap stagnan bahkan agak menurun pada 2019. Pada 2020 mendatang, akan bertemu antara perekonomian kita yang defisit dengan perlambatan ekonomi dunia yang bisa menyebabkan resesi ekonomi. Untuk ekonomi dalam negeri sendiri akan mengarah ke krisis ekonomi.

Halaman:

Editor: Pril Huseno

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X