Kalau sekadar resesi akan dihadapi oleh semua negara karena konjungtur ekonomi ke bawah. Tetapi bagi Indonesia resesi itu akan bisa menjadi krisis. Hal itu terjadi karena di dalam negeri tidak ada yang bisa melakukan counter cyclical policy atau kebijakan untuk melawan resesi. Maka yang terjadi adalah resesi akan mengalir begitu saja menjadi krisis.
Berdasarkan kondisi tersebut, bagi pemerintah diperkirakan akan tetap menempuh kebijakan pembangunan seperti pada periode kesatu, dan tetap akan mempush sumber-sumber daya keuangan yang diperoleh dari utang. Utang BUMN, swasta ataupun utang APBN. Ketiga-tiganya akan berusaha mengambil sumber-sumber utang.
Kemudian, pemerintah juga mungkin akan mengambil kebijakan untuk memaksa publik menabung dengan model tabungan wajib. Contohnya asuransi BPJS, itu adalah asuransi atau tabungan wajib. Publik dipaksa membayar “tabungan” wajib BPJS. Menurut saya itu paksaan.
Kedua, misalnya dengan tabungan wajib bagi buruh untuk tabungan perumahan. Kemudian, akan banyak lagi bentuk tabungan bagi rakyat untuk “menabung” tapi sifatnya wajib.
Seterusnya, langkah pemerintah mungkin akan lebih keras untuk mengambil pungutan. Misalnya pungutan sertifikasi halal. Semua produk harus halal mulai dari dompet, sepatu, mainan semua harus halal. Bahjan nanti akan “digeber” jika tidak menggunakan produk halal maka akan dipidana. Untuk STNK juga akan mengarah jika pengguna motor atau mobil tidak membayar STNK maka kendaraan akan disita oleh negara. Jadi bentuknya penyitaan aset-aset yang tidak memenuhi kewajiban pajak. Pajak bukan lagi masalah perdata tapi akan menjadi pidana.
Jadi intinya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur ke depan, akan dilakukan upaya pencairan dana lewat utang bagi BUMN, APBN dan swasta, kemudian akan dilakukan kebijakan wajib untuk menabung bagi publik dan terakhir semua pungutan seperti pajak akan didorong ke arah pidana dan bukan lagi soal perdata. BPJS sendiri karena Undang-undang nya wajib, maka bagi siapa yang tidak ikut program tersebut terbuka peluang untuk dipidana.
Pemerintah ke depan diperkirakan kesulitan cashflow, karena resesi dunia berpengaruh. Lagipula sebetulnya di tengah resesi tersebut dana-dana yang selama ini digunakan dimana saja di sektor perbankan dan lain-lain, akan menjadi “rebutan” global termasuk yang ada di Indonesia. (pso)
.jpeg)
