• Senin, 15 Agustus 2022

Infrastruktur di Periode Kedua, Upaya Membangun Optimisme

- Jumat, 25 Oktober 2019 | 19:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Kalau sekadar resesi akan dihadapi oleh semua negara karena konjungtur ekonomi ke bawah. Tetapi bagi Indonesia resesi itu akan bisa menjadi krisis. Hal itu terjadi karena di dalam negeri tidak ada yang bisa melakukan counter cyclical policy atau kebijakan untuk melawan resesi. Maka yang terjadi adalah resesi akan mengalir begitu saja menjadi krisis.

Berdasarkan kondisi tersebut, bagi pemerintah diperkirakan akan tetap menempuh kebijakan pembangunan seperti pada periode kesatu, dan tetap akan mempush sumber-sumber daya keuangan yang diperoleh dari utang. Utang BUMN, swasta ataupun utang APBN. Ketiga-tiganya akan berusaha mengambil sumber-sumber utang.

Kemudian, pemerintah juga mungkin akan mengambil kebijakan untuk memaksa publik menabung dengan model tabungan wajib. Contohnya asuransi BPJS, itu adalah asuransi atau tabungan wajib. Publik dipaksa membayar “tabungan” wajib BPJS. Menurut saya itu paksaan.

Kedua, misalnya dengan tabungan wajib bagi buruh untuk tabungan perumahan. Kemudian, akan banyak lagi bentuk tabungan bagi rakyat untuk “menabung” tapi sifatnya wajib.

Seterusnya, langkah pemerintah mungkin akan lebih keras untuk mengambil pungutan. Misalnya pungutan sertifikasi halal. Semua produk harus halal mulai dari dompet, sepatu, mainan semua harus halal. Bahjan nanti akan “digeber” jika tidak menggunakan produk halal maka akan dipidana. Untuk STNK juga akan mengarah jika pengguna motor atau mobil tidak membayar STNK maka kendaraan akan disita oleh negara. Jadi bentuknya penyitaan aset-aset yang tidak memenuhi kewajiban pajak. Pajak bukan lagi masalah perdata tapi akan menjadi pidana.

Jadi intinya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur ke depan, akan dilakukan upaya pencairan dana lewat utang bagi BUMN, APBN dan swasta, kemudian akan dilakukan kebijakan wajib untuk menabung bagi publik dan terakhir semua pungutan seperti pajak akan didorong ke arah pidana dan bukan lagi soal perdata. BPJS sendiri karena Undang-undang nya wajib, maka bagi siapa yang tidak ikut program tersebut terbuka peluang untuk dipidana.

Pemerintah ke depan diperkirakan kesulitan cashflow, karena resesi dunia berpengaruh. Lagipula sebetulnya di tengah resesi tersebut dana-dana yang selama ini digunakan dimana saja di sektor perbankan dan lain-lain, akan menjadi “rebutan” global termasuk yang ada di Indonesia. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 
-
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB
 
 

Pembangunan Infrastruktur era Pemerintahan Jokowi I secara umum relatif telah memperbaiki Index Performa Logistik (IPL). Menurut World Bank, IPL Indonesia naik dari no 63 menjadi no.43 pada tahun 2018. Tapi IPL tersebut masih kalah dibandingkan Thailand (32), Vietnam (39) dan Malaysia (41).

Yang jadi masalah adalah di samping adanya time lag dalam dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat, juga beban utang BUMN serta rasio Utang LN Pemerintah tehadap PDB yang hampir 30 persen, yang kalau ditambah utang Korporasi (BUMN dan Swasta) sudah melebihi 60 persen. Ini akan berdampak lebih jauh terhadap stabilitas kurs rupiah, inflasi dan pada gilirannya terhadap kerentanan perekonomian nasional termasuk adanya gejala deindustrialisasi dimana kini sharenya tinggal 19 persen. Padahal waktu pemerintahan Orba sharenya mndekati 30 persen. Belum lagi dampak pngurangan angaran Kementerian-kementerian maupun non Kementrian yang menekan konsumsi masyarakat maupun belanja pemerintah, sehingga pada gilirannya juga menekan potensi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan demikian, untuk periode II pemerintahan Jokowi, meski akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur karena memang IPL kita tertinggal, tapi harus dilakukan penajaman prioritas termasuk  mnunda rencana pemindahan ibu kota. Hal ini karena disamping menghadapi beratnya tekanan Utang LN yang sudah lampu kuning, juga tekanan terhadap daya beli masyarakat. Sementara bayangan resesi dunia akibat perang dagang AS vs China yang diramalkan masih belum reda sampai 2-3 tahun ke depan.

Halaman:

Editor: Pril Huseno

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X