• Senin, 15 Agustus 2022

Infrastruktur di Periode Kedua, Upaya Membangun Optimisme

- Jumat, 25 Oktober 2019 | 19:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Pemerintahan Jokowi II benar-benar menghadapi tekanan berat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 
-
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
 
 

Di tahun 2019, jarak Jakarta dan Surabaya dapat ditempuh via jalan darat dalam waktu 9-10 jam. Ini jauh berkurang dari waktu sebelumnya yang bisa mencapai 14-15 jam. Pemangkasan waktu tempuh itu berkat jalan tol yang membentang di bagian utara dan tengah pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur jalan tol di masa pemerintahan periode pertama Jokowi, suka atau tidak suka telah memberi kenyataan percepatan jarak tempuh yang berpengaruh pada perekonomian. 

Meski demikian memasuki pemerintahan periode kedua Jokowi, pembangunan infrastruktur ternyata diketahui memiliki sejumlah permasalahan. Permasalahan setiap infrastruktur tersebut memang tidak dapat digeneralisasi namun ada pula yang dapat ditarik benang merahnya karena pembangunan infrastruktur sejatinya berbasis ekonomi. Beberapa masalah umum yang sering ditemui dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah pendanaan, pengadaan lahan, regulasi, dan perencanaan. 

Masalah pendanaan menjadi kendala karena meski infrastruktur memerlukan dana besar. Hal inilah yang sering menjadi masalah karena tidak semua infrastruktur menarik secara bisnis bagi swasta. Pada kondisi-kondisi tersebut pemerintah mengerjakan pembangunan infrastruktur atas nama kepentingan rakyat. Namun sekali lagi dana yang dipunyai pemerintah juga terbatas sehingga menjadi penting: penetapan prioritas pembangunan infrastruktur serta upaya kreativitas skema pendanaan yang melibatkan pihak strategis. Skema PINA, KPBU dan Blended Financed harus terus dilakukan di periode kedua Jokowi dengan menitikberatkan pada promosi proyek infrastruktur yang sudah berhasil didanai oleh skema-skema tersebut. Hal ini penting untuk membuktikan kepada pihak strategis agar mau partisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. 

Pengadaan lahan memang menjadi masalah utama di lapangan saat pembangunan infrastruktur. Kiranya berbagai pengalaman masa lalu dapat menjadi pelajaran bagi pemerintahan periode ke dua Jokowi agar dapat mengantisipasi berbagai risiko yang dapat muncul dalam proses pengadaan lahan pembangunan infrastruktur. Terkhusus payung hukum yang komprehensif terkait pengadaan lahan yang melibatkan semua sektor pembangunan dan memberi jawaban terhadap partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan infrastruktur, misalnya penyerahan tanah adat untuk pembangunan infrastruktur. 

Regulasi masih menjadi PR besar bagi pemerintahan kedua Jokowi dalam pembangunan infrastruktur karena masih sering ditemui masalah di lapangan tekait pembebasan lahan juga hal teknis pembangunan infrastruktur lainnya. UU Nomor 12 Tahun 2012 dan turunannya Perpres Nomor 71 Tahun 2012 perlu juga dicermati pelaksanaannya di lapangan selama ini, apabila terjadi hal-hal yang memang belum diantisipasi dalam regulasi tersebut maka sebaiknya dilakukan penyempurnaan regulasi terkait. 

Masalah perencanaan pembangunan infrastruktur kiranya benar-benar dapat diperbaiki dalam pemerintahan periode kedua Jokowi. Publik masih mencatat bagaimana hiruk pikuk rencana pembangunan infrastruktur energi listrik 35.000 MW yang melibatkan anggota kabinet JKW-JK. Dan sampai sekarang belum lagi terdengar evaluasi pembangunan listrik 35.000 MW tersebut yang telah memakan korban direktur PLN harus berurusan dengan KPK. Belajar dari hal tersebut menjadi penting perencanaan pembangunan infrastruktur yang diusahakan bebas dari intervensi berbagai kepentingan kelompok atau jangka pendek. 

Pada pemerintahan periode pertama Jokowi sudah dilakukan pembangunan infrastruktur secara masif dan memang sudah ada yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun demikian menjelang masuk ke dalam pemerintahan periode kedua Jokowi, perlu diperbaiki berbagai kelemahan yang ada mulai dari perencanaan, pendanaan, regulasi dan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur, terlebih ada proyek besar menanti yaitu: Pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara, Kaltim. Di mana ada gula pasti mengundang semut. Semoga rakyat yang mendapatkan gula dari pembangunan infrastruktur di pemerintahan periode kedua Jokowi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 
-
Sekretaris Dewan Pakar PA GMNI
 
 

Kabinet Indonesia Maju di Era revolusi industri 4.0 akankah berjalan sesuai Pancasila sebagai the way of life bangsa?

Di periode pertama pemerintahan Jokowi, telah berhasil membangun infrastruktur besar-besaran termasuk infrastruktur energi, transportasi, telekomunikasi dan air, namun tentu saja masih banyak infrastruktur yang harus dibangun dan memerlukan dana cukup besar sehingga pada periode kedua pemerintahan akan menaikkan anggaran untuk infrastruktur pada tahun 2020 menjadi lebih dari Rp419 triliun. 

Halaman:

Editor: Pril Huseno

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X