• Senin, 15 Agustus 2022

Di Pundakmu Ekonomi Bangsa Dipertaruhkan

- Senin, 28 Oktober 2019 | 16:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)
OPINI PENALAR
-
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
 
 

Kementerian BUMN mempunyai pekerjaan rumah (PR) yang sangat berat, karena banyaknya BUMN yang masih rugi, terbelit utang yang terus naik, pembentukan holding hingga masalah di masing-masing BUMN seperti Garuda, Asuransi Jiwasraya, dan Krakatau Steel.  

BUMN besar yang cukup mendapatkan  sorotan publik perlu segera mendapatkan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan pemerintah, karena hal ini akan menpengaruhi reputasi BUMN dan pemerintah.

BUMN yang merugi perlu ditinjau perlu tidaknya dipertahankan. Apabila tidak mempunyai prospek lagi atau terus merugi perlu ada keputusan untuk diakuisisi BUMN lain yang akan mampu menambah value chain,

Termasuk BUMN yang memiliki utang besar harus dievaluasi kembali apabila masih mempunyai prospek dan mampu untuk mengembalikan kewajibannya, atau bila dilanjutkan justru dapat merugi . Perlu diambil keputusan.

Mengenai rencana pembentukan holding BUMN, hal ini perlu dilanjutkan agar sesama perusahaan milik negara tidak saling bersaing, tetapi saling sinergi, berekosistem dan memberi nilai yang lebih besar. Selain itu, Good Corporate Governance BUMN perlu diimplementasikan, terutama yang belum go public dan PSO.

BUMN tidak lagi mempunyai hak monopoli tapi mempunyai kesempatan yang sama denga pelaku usaha lain. Itu PR penting dari Menteri BUMN. Wakil menteri memang diperlukan untuk mengawal implementasi kebijakan dan pencapaian KPI.

Tantangan menteri BUMN, ia akan berhadapan dengan politisi dan pemburu rente yang akan banyak kehilangan kesempatan. Peluangnya, bila mampu membenahi maka kontribusi aset dan laba akan meningkat.

Mengenai Kementerian Perindustrian, saat ini kurang fokus pada sektornya tetapi lebih pada sekadar masuknya investasi, selain lebih pada pemadam Kebakaran. Bila ada masalah baru ada kebijakan yang dikeluarkan.

Menteri  Perindustrian perlu membuat arsitektur industri baru,  karena era liberalisasi telah berubah menjadi era proteksionisme yang menyebabkan model pengembangan industri juga berubah ke arah global value chain.

Pengembangan industri ke depan harus fokus pada kebutuhan dari market yang ada dan tentunya dikaitkan dengan insentif agar memiliki daya saing yang beorientasi eksport. Selain itu, berikan skema insentif untuk substitusi impor, sehingga nilai tambah lebih tinggi. Apalagi jika tugasnya adalah mengurangi desifit neraca perdagangan.

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X