• Senin, 15 Agustus 2022

Di Pundakmu Ekonomi Bangsa Dipertaruhkan

- Senin, 28 Oktober 2019 | 16:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Hal ini juga dikaitkan dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus, agar sesuai kebutuhan industri yang akan dikembangkan. Selain itu, untuk industri menengah kecil agar menjadi bagian supply chain dari industri besar.

Menteri Perindustrian harus melakukan koordinasi dengan kementerian lain termasuk perdagangan yang menjadi kunci, karena jika tidak cenderung akan terjadi konflik kepentingan.

Untuk bidang perdagangan, Mendag diharapkan mampu menjaga impor bahan pangan, sehingga koordinasi dengan Menteri Pertanian lebih baik. Berkoordinasi juga dengan perindustrian untuk produk-produk yang mampu diproduksi di dalam negeri.

Selain itu, melakukan koordinasi dengan kementerian lain untuk produk-produk dalam negeri yang dapat menjadi referensi pengadaan barang dan jasa di kementerian maupun lembaga, karena masih banyak standard barang dan jasa yg ditetapkan justru standarnya hanya bisa dipenuhi dari impor. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 
-
Peneliti INDEF
 
 

Kabinet Indonesia Maju memiliki tantangan dalam isu pangan. Kementerian Pertanian menjadi leading sectornya di sini.  Setidaknya terdapat 6 tantangan di sektor pangan, yakni  1. Data pangan; 2. SDM;  3. Perubahan iklim; 4. Konsolidasi antarkementerian;  5. Pergeseran permintaan pangan dari karbohidrat ke protein;  dan 6. Konsolidasi lahan

Data pangan

Target 100 hari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk membenahi data pangan perlu diapresiasi. Data pangan yang valid dan jelas akan menciptakan kebijakan di sektor pangan yang tidak gaduh dan sinkron dengan kerja kementerian/lembaga lain semisal Kementerian Perdagangan/Kementerian Perindustrian dan Bulog.

Koordinasi tersebut penting agar gaduh terkait impor beras pada 2018 tidak terulang lagi. Alhasil sekarang Bulog menanggung akibatnya, gudangnya didominasi beras impor.

Di sisi lain, Badan Pusat Statisik mengemukakan bahwa pada 2018, Indonesia surplus beras 2,85 juta ton. Perhitungan ini diperoleh dengan metode estimasi luas baku tanaman padi dengan Kerangka Sampling Area.

Namun demikian, terkait dengan target membenahi data pangan selama 100 hari perlu diperjelas kembali apa yang dimaksud membenahi data pangan tersebut. Apakah hanya (1) mem-pull data pangan dalam satu direktori/one way access agar data tidak bersearak atau (2) melakukan estimasi ulang seperti yang  dilakukan pada komoditas padi/beras.

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X