• Senin, 15 Agustus 2022

Di Pundakmu Ekonomi Bangsa Dipertaruhkan

- Senin, 28 Oktober 2019 | 16:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Dalam 100 hari tersebut maksimal bisa melakukan pilihan nomor 1n yakni mem-pull data pangan dalam satu direktori/one way access agar data tidak bersearak. Apabila ingin mengestimasi ulang, maka diperlukan waktu minimal seperti komoditas beras yang butuh waktu  di atas 1 tahun.

Pemerintah bisa membentuk semacam Pokja untuk membenahi data pangan utama (jagung, kedelai, tanaman holtikultura) dalam 100 hari kerja pertama. Pokja tersebut kemudian diberi tugas untuk membenahi data pangan seperti apa yang telah dilakukan ke komoditas padi/beras.

SDM

Data sensus pertanian 2013 menunjukkan, 60 persen rumah tangga berusaha di sektor pertanian dimana 60 persennya berusia 45 tahun ke atas. Petani di bawah usia 35 tahun hanya 12 persen. Fakta ini perlu diantisipasi mulai sekarang. Apabila tidak ada regenerasi petani, maka akan ada kelangkaan SDM petani yang berakibat pada tingginya upah di sektor pertanian.

Solusi untuk SDM tersebut adalah mekanisasi pertanian dan penggunaan teknologi informasi. Generasi milenial sangat konsen atau suka apabila ada hal-hal yang berbau teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi bisa menjadi salah satu penarik milenial untuk bertani.

Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi tantangan berat di sektor pertanian. Perubahan iklim mengubah pola panen dan mengharuskan adanya benih-benih baru (varietas) yang tahan perubahan iklim. Kondisi ini perlu ada adjustment dari pemerintah agar supplai pangan tidak berkurang.

Berdamai dengan perubahan iklim tidak hanya kerja kementan, tapi juga kerja dengan stakeholder lain semisal BMKG, Lapan, LIPI  dan swasta dalam menghasilkan teknologi pertanian yang adaptif. Kata kuncinya :  koordinasi. Menteri pertanian baru harus sangat terbuka untuk berkoordinasi dengan K/L lain agar solusi  akan perubahan iklim dan juga permasalahan lain, bisa didapat dengan komprehensif.

Konsolidasi Antarkementerian/Lembaga

Menyambung poin ke 3, Kementan harus berkonsolidasi dengan K/L lain, terutama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindutrian. Kementerian Perdagangan untuk urusan distribusi dalam negeri dan ekspor/impor, sedangkan Kementerian Perindustrian untuk urusan bagaimana mengembangkan agroindustri dalam negeri.

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X