• Selasa, 5 Juli 2022

Perlindungan Pekerja Migran, Upaya Mengurangi Kisah-Kisah Pilu

- Selasa, 29 Oktober 2019 | 16:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Watyutink.com - Sempitnya lapangan kerja di tanah air dan berlanjutnya kelesuan industri yang berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat, menyebabkan banyak pasangan rumah tangga memilih untuk mencari peluang mencari nafkah di luar negeri seperti misalnya di Timur Tengah, Hongkong, Taiwan dan lainnya. Selain para suami, yang terbanyak mengambil kesempatan bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di luar negeri adalah para istri yang menjadi buruh migran/TKW.

Menjadi tenaga kerja atau buruh migran di luar negeri, sungguh merupakan derita tersendiri. Dibanding kisah senang, cerita duka sepertinya yang lebih banyak mencuat di pemberitaan. Sepanjang lima tahun terakhir, empat orang TKW Indonesia telah menjalani hukuman mati di Arab Saudi. Bahkan, masih ada 188 TKW/TKI Indonesia yang terancam hukuman mati karena berbagai sebab, terserak di negara-negara Malaysia, Arab Saudi, Cina, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Singapura.

Ironisnya, kebijakan moratorium atau penghentian pengiriman TKW ke luar negeri khususnya Timur Tengah setiap tahun tidak juga efektif menyetop pekerja migran ke luar negeri. Sampai akhir November2018 saja sebanyak 248.723 ribu Pekerja Migran Iegal (PMI) masih terkirim ke negara-negara tujuan. Pada 2017 berangkat sebanyak 243.160 ribu PMI.  Padahal pada 2016 angka yang menjadi PMI masih 216.258 ribu orang. Artinya setiap tahun malah ada tren peningkatan PMI yang bekerja di luar negeri. Terakhir, Kemenaker sendiri mencatat ada total sebanyak 708.14 ribu PMI. Sementara data World Bank di tahun 2017, ada 9 juta PMI yang ditempatkan di luar negeri. Menyedihkan.

Pertanyaannya, mengapa setelah diumumkannya moratorium pengiriman PMI ke 2 negara sejak 2015 angka pekerja migran yang bekerja di luar negeri malah merangkak naik? Apakah pemerintah tidak mampu mendeteksi para pekerja ilegal yang mendominasi pekerja migran ke luar negeri? Bagaimana efektivitas pengawasan perusahaan pengerah tenaga kerja di Indonesia?

Khusus upaya perlindungan terhadap pekerja migran, Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dianggap telah memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja migran khususnya pekerja wanita. Sebagaimana diketahui, pekerja migran perempuan mempunyai kerentanan tinggi dalam proses pengiriman, hingga penempatan di lokasi kerja. Kasus-kasus human trafficking, penyiksaan dan penyekapan menjadi penyebab dari banyaknya kasus yang menimpa buruh migran perempuan. Sampai sejauh mana Undang-undang tersebut dapat meminimalisir kasus-kasus menyedihkan yang menimpa pekerja migran kita?

Meski sebanyak 392 pekerja migran telah dapat diselamatkan dari hukuman mati sepanjang 2011 – 2019 (Anis Hidayah,2019). Namun banyaknya pekerja migran wanita yang terancam hukuman mati membuat keprihatinan mendalam.

Kecenderungan peningkatan pekerja migran legal ataupun perorangan yang terpaksa berangkat bekerja ke negeri orang--dengan segala risikonya--tidak akan terjadi jika terdapat cukup peluang kerja untuk mencari nafkah di dalam negeri. Namun apa boleh buat, keadaan memperlihatkan kenyataan yang sesungguhnya dengan menderasnya mereka yang bekerja ke luar negeri.

Keadaan memilukan ini tentunya harus segera dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan strategi tepat agar kasus pekerja migran yang terancam hukuman mati dapat dilepas. Juga, perlindungan terhadap TKI/TKW yang terlanjur berangkat dapat dimonitor dan diawasi oleh badan-badan perlindungan resmi pemerintah. Dan yang paling penting sepertinya, penciptaan peluang kerja di dalam negeri yang harus terus diperjuangkan.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X