• Rabu, 10 Agustus 2022

Perlindungan Pekerja Migran, Upaya Mengurangi Kisah-Kisah Pilu

- Selasa, 29 Oktober 2019 | 16:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Cara mengatasi pengangguran adalah dengan membuka pendidikan /sekolah kewirausahaan (pendidikan enteurpreuner).

Perlindungan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  sampai saat ini masih ada beberapa masalah yang terjadi terutama pada buruh migran. Masalah perekrutan TKI adalah masalah mendasar yang perlu segera dibenahi. Hal ini untuk mencegah pelanggaran hukum yang dilakukan agen TKI ilegal dan agen culas. 

Pengawasan harus benar-benar dilakukan dan tindakan hukum wajib diterapkan terhadap dua agen jenis ini (ilegal dan legal) yang digunakan dan mengakali peraturan

Pemerintah dapat menggandeng beberapa universitas untuk memfasilitasi pelatihan vokasi. Misalnya, keterampilan bahasa dan yang lainnya.

Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) sebanyak 2 persen untuk pendidikan hendaknya juga diberikan porsi pada pelatihan vokasi bagi para buruh migran. 

Peraturan Pelaksanaan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  harus juga diterapkan. Aturan ini, bisa dijadikan daya tawar pemerintah untuk negara penerima buruh migran.

Yang terahir adalah kesadaran bersama elit untuk tidak korupsi atau memanipulasi hal-hal terkait, dan lebih seriusnya pemberantasan korupsi scara masif. 

Bila hal ini sulit dilakukan maka HENTIKAN pengiriman TKW keluar negri kecuali untuk tenaga TERDIDIK !
(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 
-
Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia (Yang dalam kongres terjadi perubahan nama menjadi Serikat Pekerja Migran Indonesia).
 
 

Moratorium itu hanya memberikan kesempatan bagi para pelaku yang mencari keuntungan dalam perdagangan manusia, sudah seharusnya moratorium itu dicabut sebab tidak mampu menghentikan permasalahan yang ada. 

Faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan dan diperparah dengan lapangan kerja yang sulit di Negeri ini sehingga memaksa masyarakat untuk bersiasat dan terpaksa harus memberanikan diri  mencari kerja hingga keluar negri. Hal itu menjadi celah bagi para pelaku bisnis perdagangan orang untuk mengeruk keuntungan.

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X