• Selasa, 9 Agustus 2022

Industri Tekstil Nasional, Hikayat Runtuhnya Industri Tertua

- Jumat, 1 November 2019 | 15:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Ketiga, Harga produk tekstil Indonesia tidak kompetitif atau lebih mahal dibanding produk tekstil impor. Konsumen tekstil Indonesia sebenarnya masih prospektif tetapi karena produk tekstil dalam negeri lebih mahal maka menjadi tidak komptetitif.

Keempat, impor lebih besar daripada ekspor sehingga produk perdagangan tekstil terus mengalami penurunan.

Industri pemintalan dalam negeri juga mengurangi konsumsi bahan baku. Sehingga produktivitas menurun.

Sebab lainnya adalah pertumbuhan impor kain yang tidak diimbangi dengan ekspor garmen. Sehingga merusak industri kain, benang dan serat.

Sebab yang terakhir, ada beberapa regulasi yang dianggap menghambat pertumbuhan industri tekstil. Seperti adanya banjir impor tekstil, arus logistik di pelabuhan dan regulasi tentang limbah.

Intinya pemulihan performa industri tekstil Indonesia harus dilakukan karena pertama industri tekstil Indonesia pernah jaya, artinya bukan sesuatu yg mustahil untuk dicapai. Kedua pasarnya masih ada. Jangan sampai pasar di Indonesia  pun direbut oleh asing

Kebijakan yang diperlukan harus komprehensif dari multiaspek. Tidak hanya pembenahan dari SDM, support teknologi, standar Limbah yang make sense, tetapi juga kebijakan terkait ekspor impor, kebijakan mengerem impor untuk produk tekstil yang sudah bisa diproduksi dalam negeri, dan kebijakan untuk mendorong ekspor produk tekstil Indonesia. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 
-
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
 
 

Di zaman Orde Baru ada jargon yang terkenal sebagai tujuan pembangunan yaitu mencukupi tiga kebutuhan dasar rakyat Indonesia: Pangan, Sandang dan Papan. Pemerintah terus swasembada terhadap tiga hal tersebut hingga era reformasi sekarang. Beberapa minggu terakhir sejak Oktober 2019, para pembantu presiden Joko Widodo disibukkan dengan urusan impor tekstil yang semakin membesar nilainya dan membuat banyak industri tekstil dalam negeri kelimpungan terancam gulung tikar. 

Industri tekstil memang menjadi tulang punggung pemerintah untuk swasembada pangan. Namun ternyata industri ini menyimpan sejumlah permasalahan yang menahun dan tersibak jelas saat barang impor menyerbu deras. Sri Mulyani mencoba menindaklanjuti arahan presiden menangkal pengaruh impor tekstil terhadap industri tekstil dalam negeri dengan sejumlah instrumen kebijakan fiskal yang di antaranya kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengaman (BMTP). 

Menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kebijakan fiskal tersebut yaitu BMAD dan BMTD efektif merevitalisasi industri tekstil yang memang sudah memiliki masalah menahun sebelum penyerbuan barang impor dari China, Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan. 

Halaman:

Editor: Pril Huseno

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X