• Rabu, 10 Agustus 2022

Industri Tekstil Nasional, Hikayat Runtuhnya Industri Tertua

- Jumat, 1 November 2019 | 15:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Setiap produk manufaktur termasuk produk tekstil, tidak lepas dari ancaman produk impor. Untuk bertahan dan menang dari serbuan produk impor maka sudah disadari benar tidak semata dapat berlindung pada instrumen kebijakan fiskal semacam BMAD dan BMTP. Sifat perlindungan kebijakan fiskal tersebut memiliki jangka waktu.

Dalam kasus industri tekstil maka waktu yang diestimasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan untuk kebijakan BMAD dan BMTP antara 3 hingga 5 tahun. Oleh karena itu menjadi penting bagaimana rencana aksi para pemangku kepentingan industri tekstil Indonesia untuk membenahi masalah lemahnya daya saing usaha antara lain seperti usia tua mesin-mesin produksi sehingga tidak efisien lagi, pencemaran lingkungan karena limbah industri tekstil, serta teknologi produksi tekstil yang relatif usang (obsolete) dan rendah produktivitasnya.

Kemenperin pernah memiliki program restrukturisasi mesin/peralatan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di periode 2007-2011 yang menelan biaya sekitar Rp1,10 triliun. Hendaknya sekarang para pemangku kepentingan industri tekstil perlu mengevaluasi dan mengambil pelajaran hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan dari program tersebut agar kejadian serbuan produk impor tekstil tidak menimbulkan kegaduhan lagi di masa datang.

Kemenperin tidak perlu malu dan segan untuk membuka hambatan yang dihadapi program revitalisasi industri tekstil yang pernah dilaksanakan. Kerjasama dan koordinasi antar kementerian dengan melibatkan dunia usaha serta para pemangku kepentingan lainnya pada kesempatan ini harus lebih baik lagi agar tidak mengulang kesalahan yang lalu.

Sekali lagi kebijakan fiskal untuk mengatasi serbuan impor tekstil bersifat temporer maka untuk memberikan obat manjur terhadap sakitnya industri tekstil Indonesia, mau tidak mau harus membenahi jantung permasalahan dengan duduk bersama dan terbuka menyusun rencana aksi lintas sektor yang bisa saja dipayungi regulasi seperti keputusan presiden.

Semoga swasembada pangan, sandang dan papan dapat diwujudkan menjelang satu abad Indonesia merdeka di 2045. Dan jika memang serius mencapainya maka sekarang harus mulai dikerjakan. (pso)

Halaman:

Editor: Pril Huseno

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB

Terpopuler

X