Apabila nanti pada 2020 dirasakan slowdown yang terlalu mengkhawatirkan maka pengeluaran pemerintah untuk hal-hal yang produktif harus ada. Kedua, bantuan/subsidi harus sudah diberikan atau ditingkatkan, terutama BLT. Ketiga, insentif-insentif yang diberikan ke perusahaan semisal insentif pajak dan lain-lain, agar perusahaan tidak merasa lebih terbebani. (pso)
Memang tantangan di tahun 2020 sepertinya cukup signifikan. Tantangan besarnya adalah dari sisi ketidakpastian global, tetapi kalau dilihat dalam jangka pendek perekonomian domestik sebenarnya cukup tahan terhadap guncangan global.
Setidak-tidaknya kalau dilihat berdasarkan simulasi bahwa adanya guncangan global mungkin akan bertahan sekitar dua sampai tiga bulan pada perekonomian Indonesia. Tetapi kalau guncangan berasal dari dalam negeri seperti Current Account Defisit dan industri yang turun maka akan hal itu akan menjadi signifikan karena hal itu akan bertahan selama enam sampai tujuh bulan.
Kaitan antara perekonomian global dengan perekonomian dalam negeri memang tidak terlalu signifikan. Antara lain kalau dilihat dari sisi perdagangan internasional tidaklah terlalu dominan karena masih banyak dipicu oleh konsumsi dalam negeri.
Akan tetapi memang jika dimasukkan juga faktor ekspektasi di sini, maka bisa jadi tekanan eksternal tersebut akan berdampak dominan. Setidaknya bisa merujuk pada beberapa Forecast World Bank bahwa pada 2020 kemungkinan akan adanya capital reversal atau capital outflow yang cukup signifikan.
Hal itulah yang perlu diperhatikan. Ketika terjadi resesi maka kecenderungan para investor akan lari ke negera-negara safe heaven seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS). Meskipun AS menjadi kutub krisis berikutnya, tetapi para investor tetap akan masuk ke AS meski pilihan instrumen investasi saja yang berbeda, mungkin lebih ke jangka panjang.
Dalam konteks itu memang perlu juga kiranya melakukan langkah-langkah antisipasi seperti pertama, perlu upaya menarik investasi dalam jangka menengah dan panjang dalam konteks FDI yang bisa menetap di Indonesia. tetapi tentu saja membutuhkan ekosistem bisnis investasi yang nyaman. Beberapa diantaranya yang harus dilakukan di jangka pendek adalah deregulasi dan debiorkratisasi yang dilakukan secara konsisten.
Kedua, tata kelola terkait koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang selama ini masih mengganjal.
Dengan langkah demikian maka hal-hal itulah yang menjadi kunci dalam kebijakan di jangka pendek yang pada akhirnya akan mengundang investasi.
Berbicara langkah jangka menengah dan panjang maka akan masuk ke masalah infrastruktur dan investasi SDM yang juga dapat memperkuat fundamental perekonomian dalam negeri yang mana hal itu juga akan bisa mengundang investasi.
.jpeg)
