• Selasa, 16 Agustus 2022

Pemerintah Terus Tambah Utang, Yakin Aman?

- Rabu, 6 November 2019 | 16:30 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Sinyalemen Prabowo tersebut menemukan jawabannya sekarang, saat pemerintah menambah utang,  lebih banyak dibandingkan tahun lalu.  Pernyataan Menkeu bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada di bawah garis merah yang ditetapkan UU menjadi teka-teki apakah pemerintah akan menambah utang baru lagi hingga akhir tahun atau setia pada angka di bawah atau maksimal sampai 30 persen saja terhadap PDB?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

OPINI PENALAR
-
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia
 
 

Masalah utang pemerintah harus dilihat dari berbagai sudut, yakni kondisi perekonomian, fiskal, dan utang itu sendiri sebagai sumber pembiayaan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Selama ini sejumlah pihak hanya melihat masalah utang yang jumlahnya sudah banyak. Apakah kita pernah ditagih oleh pemerintah untuk membayar utang?

Pembelajaran masyarakat tentang utang ini perlu,supaya tidak memunculkan kegaduhan yang justru membahayakan dan tidak menguntungkan kita. Dampaknya kita bisa lihat pemerintah menjadi sangat berhati-hati sekali terhadap penambahan utang karena kritik terhadap utang dilakukan terus-menerus.

Indonesia sebenarnya tidak membutuhkan utang. Yang dibutuhkan pertumbuhan ekonomi. Kita bisa pilih utang tidak bertambah tetapi pertumbuhan ekonomi tidak jalan. Jika ini yang terjadi  Indonesia yang akan rugi.  Sebaliknya, utang bertambah dan perekonomian tumbuh tinggi maka Indonesia diuntungkan.

Tidak pernah ada riwayat dalam perekonomian satu negara masyarakatnya diminta urunan membayar utang.  Pajak tidak pernah digunakan untuk membayar utang. Utang digunakan untuk menutup selisih antara belanja dan penerimaan pajak.

Pelajari APBN. Pajak tidak pernah digunakan untuk membayar utang. Kita tidak konsisten teriak-teriak menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, memprotes kenaikan cukai rokok. Masyarakat ingin semuanya gratis, pemerintah yang menanggung biayanya, subsidi dinaikkan. Tapi di sisi lain masyarakat tidak mau membayar pajak. Lalu siapa yang membiayai semua itu?

Defisit dalam APBN adalah keputusan kita bersama terkait dengan penerimaan dan belanja. Kalau ingin belanja besar, sementara penerimaan terbatas maka akan ada defisit. Defisit berujung pada utang.  Tidak ada pajak untuk membayar utang. Utang ada karena penerimaan pajak tidak cukup.

Selanjutnya kita membahas masalah masa depan seperti apa yang diinginkan? Pertumbuhan ekonomi akan berapa persen? Persoalan di depan apa saja? Masa depan Indonesia akan seperti apa? Dengan pertumbuhan 5 persen per tahun maka kita tinggal menunggu meledaknya masalah besar.

Dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen per tahun maka kita menabung pengangguran 2 juta orang per tahun. Jika hal ini tidak diatasi dengan baik maka akan terjadi ledakan masalah sosial, menumpuknya pengangguran  yang tidak bisa diatasi lagi dengan kehadiran Gojek, Grab, dan pedagang kaki lima.

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X