• Senin, 15 Agustus 2022

Ironi, Kemiskinan Menurun Tapi Terjadi Kelaparan Kronis

- Kamis, 7 November 2019 | 08:30 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Kedua, program pembangunan diarahkan kepada program pembangunan pertanian yang benar dengan upaya membangun industri pertanian dengan itikad pemimpin baik dalam membangun pertanian.

Ketiga, melakukan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang sejalan dengan prinsip good governance.

Keempat, pengembangan modal sosial berbasis kearifan local yang disesuaikan dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 dalam bidanga pertanian.

Kelima, industri pertaniah idealnya melakukan aliansi stretegis dengan menerapkan strategi Penthahelik yang merupakan strategi kolaborasi antara, Academic, Business, Government, Costumer and Media (ABGCM).

Penerapan startegi akan optimal apabila masing-masing mempunyai peran yang berimbang dibidangnya masing-masing sehingga dapat berkolaborasi dengan baik dan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Perguruan tinggi mempunyai peran dalam mencetak SDM dan melakukan riset untuk menjawab kebutuhan industri bidang pertanian, dan berorientasi untuk memenuhi kebutuhan industri pertanian yang telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang ada dalam roadmap pengembangan industri yang dibuat oleh government dan selalu menggandeng media untuk sosialisasi dan desiminasi hasil riset tersebut sehingga tersampaikan kepada para petani atau Industri bidang pertanian. Strategi ini akan bermanfaat karena hasil kolaborasi tersebut dapat menjawab permasalahan dalam industri pertanian mulai dari indutsri hulu hingga industri yang ada dihilir. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 
-
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center
 
 

Laporan Asian Development Bank (ADB), Oktober 2019, menulis bahwa pada kurun waktu 2016-2018 ada 22 juta rakyat Indonesia menderita kelaparan kronis. Mereka bukan sekadar hidup dalam kemiskinan, tetapi tidak bisa makan secara layak seningga mengalami kelaparan kronis. Laporan ini seudah semestinya menjadi wake-up call bagi kita semua – terutama pemimpin, kaum intelektual dan birokrat – untuk lebih serius dalam merumuskan kebijakan publik dan pembangunan yang baik.

Kelaparan, dan juga kemiskinan absolut, tidak boleh lagi ditempatkan sebagai bagian dari dimensi sosial (social dimensions) dari pembangunan, tetapi harus menjadi objek dasar atau hal yang harus dihapuskan oleh pembangunan itu sendiri. Memang, pembangunan nasional tentu saja memiliki banyak sektor, yang semuanya penting, dan soal kelaparan kronis dan kemiskinan absolut harus menjadi perhatian serius.

Laporan ini, dan data yang ditemukan, merupakan pukulan kedua dalam hal kebijakan sosial bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo, kalau layak disebut demikian, setelah sebelumnya mengemuka masalah terkait buruknya manajemen BPJS. Justru dalam sistem ekonomi pasar yang semakin terbuka dan sistem globalisasi yang semakin menguat, negara – dan pemerintah yang menjalankan fungsi negara – harus tetap teguh menjaga perlindungan sosial terhadap rakyatnya agar tidak menderita kelaparan dan kemiskinan, perlindungan kesehatan, dan pendidikan yang baik. Ini tiga hal yang tidak dapat ditawar. Kegagalan pemerintah dalam menyediakan pelayanan pada tiga hal ini harus diambil sebagai kegagalan serius.    

Pemerintah Presiden Jokowi dikenal lebih sadar dan lebih peduli terhadap laporan-laporan dan indeks-indeks kinerja oleh lembaga-lembaga internasional ketimbang pemerintahan-pemerintahan di Indonesia sebelumnya. Memang seharusnya demikian, bukan hanya mengambil yang baik dan menolak yang kita dinilai kurang, dan karenanya, laporan ini akan mendapatkan respon yang serius dari pemerintah. Respon dalam dalam bentuk kebijakan yang relevan dan tindakan yang tepat, bukan respon dalam bentuk wacana, lebih-lebih karena isu dan masalah yang dilaporkan tentang hal yang sangat mendasar: kelaparan.

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X