• Selasa, 9 Agustus 2022

Kepentingan Rakyat dalam Pembangunan Infrastruktur, Siapa Peduli?

- Rabu, 13 November 2019 | 09:00 WIB
Ilustrasi watyutink  (gie/watyutink.com)
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

Watyutink.com - Pembangunan infrastruktur masih akan terus digencarkan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti  janjinya pada pelantikan presiden di Gedung MPR/DPR pada 20 Oktober 2019. Kebijakan tersebut akan membuat jalan tol, jembatan,  bendungan, pelabuhan, bandar udara, dan jalur kereta api akan bertambah lagi.

Pembangunan infrastruktur tentu memerlukan lahan yang tidak sedikit. Apalagi dengan pembangunan yang masif selama pemerintahan Jokowi, kebutuhan akan lahan berlipat ganda. Tidak ada proyek infrastruktur yang tidak berada di atas tanah, kecual  jalan layang yang bertumpu pada lahan yang sudah ada dari proyek sebelumnya.

Lahan perkebunan, sawah, ladang, hingga rumah penduduk tergusur oleh pembangunan infrastruktur, tidak terkecuali lahan berukuran kecil. Semuanya digantikan oleh hamparan beton, terminal bandara, landasan pacu, atau jalur rel kereta api.

Perubahan fungsi lahan ini memicu konflik agraria. Apalagi pembangunan infrastruktur tersebut ditengarai untuk mengakomodasi kepentingan usaha besar. Dengan semakin banyaknya pembangunan infrastrukur, konflik agraria juga ikut meningkat. Apakah fenomena ini menunjukkan tidak siapnya pemerintah dalam mengelola pembangunan infrastruktur atau kurangnya perencanaan pembangunan?

Kasus alih fungsi lahan banyak terjadi di Jawa. Menurut kajian Komisi Pemberantasan Korupsi ada kecenderungan alih fungsi lahan pertanian yang digunakan untuk jalan tol. Pembangunan tersebut berdampak terganggunya ketahanan pangan nasional jika alih fungsi lahan terjadi.

Sekalipun alih fungsi lahan sudah dipagari melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, hal itu kerap terjadi. Apakah aparat pemerintah tidak berdaya menolak kekuatan lobi pengusaha  untuk dapat melakukan alih fungsi lahan? Apakah alih fungsi lahan tidak dapat dielakkan dengan alasan demi kepentingan nasional?   

Dalam beberapa kasus pembangunan infrastruktur hanya untuk mengakomodasi kepentigan pebisnis. Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, misalnya, berdampak pada berkurangnya pasokan air bersih kepada masyarakat sekitar.

Begitu juga dengan pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo dan New International Yogyakarta Airport yang menggusur warga sekitar. Tidak mengherangkan jika pembangunan infrastruktur dituding hanya memfasilitasi pemilik lahan yang bergeraki di bidang usaha pertambangan, perkebunan, industri, kehutanan, dan pariwisata. Di mana kepentingan rakyat ditempatkan dalam pembangunan infrastruktur?

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur tidak memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi secara langsung. Pertumbuhan ekonomi masih berkisar di 5 persen sekalipun dalam 5 tahun terakhir pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif.  Apakah ada yang keliru dalam strategi pembangunan infrastruktur ini?  Mengapa rakyati tidak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur sehingga terbuka kesempatan berusaha bagi mereka secara luas dari kehadiran proyek-proyek tersebut?

Halaman:

Editor: Oggy

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X