• Senin, 15 Agustus 2022

Dana Desa, Bijak Memahami Akar Masalah vs Kelicikan Koruptor

- Senin, 25 November 2019 | 17:15 WIB
Ilustrasi kan watyutink
Ilustrasi kan watyutink

Kita sebetulnya sama-sama berharap bahwa penggelontoran dana cash ke desa dapat di  create berdasarkan pada apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh desa, sekaligus tingkat akurasi dalam memotret potensi desa dan bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat desa.

Pemberian dana desa juga seharusnya ikut mengantisipasi culture shock yang terjadi pada warga desa akibat kejatuhan “durian runtuh” mendapat kucuran dana maksimal Rp1 miliar per desa.

Kasus ditangkapnya ratusan aparat desa dan kepala daerah, serta yang terakhir desa fiktif, dapat dijadikan pelajaran penting bahwa korupsi memang sudah bukan sekadar kejahatan biasa. Dia adalah kejahatan sistemik yang melibatkan aparat pemerintahan desa, saling terkait dengan para pejabat di atasnya.

Padahal, sudah ada kerjasama tiga lembaga Polri, Kemendes PDT, dan Kemendagri dalam ikut mengawasi dana desa. Kok masih kebobolan juga?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 

OPINI PENALAR
 
Peneliti, Redaktur LP3ES dan Penulis Buku Politik Antikorupsi di Indonesia
 
 

Dalam masalah dana desa yang menyimpang dalam penggunaanya di daerah atau bahkan dicoba curi dengan data fiktif desa, maka point nya adalah, memang mungkin saja ada pengawasan yang mengendur. Selama ini Pusat menganggap mereka sudah memberikan banyak kebaikan-kebaikan ke daerah sampai pada tingkat paling bawah, tetapi kemudian tidak disertai dengan pengawasan yang ketat.

Pusat agaknya lupa satu hal, bahwa “korupsi itu mengikuti kemana uang mengalir”. Itu prinsip yang dilupakan sejak dulu. Dalam bahasa sehari-hari, Pusat kita sebut selalu menggunakan positif thingking.

Repotnya, kalau penegak hukum selalu menggunakan prinsip positif thingking maka dia tidak akan menemukan kasus. Padahal dalam Negara yang penyakit korupsinya sudah sedemikian parah seperti di Indonesia, tidak perlu menggunakan positif thingking. Harus negatif thingking. Bahwa setiap aliran uang akan selalu potensial untuk dikorup ketimbang tidak. Maka pada titik itulah perlunya pengawasan yang harus diperketat.

Ihwal sudah adanya kerjasama pengawasan dana desa oleh tiga lembaga Polri, Kemendes PDT dan Kemendagri, kadang kita tidak percaya akan efekftivitas pengawasan. Sebabnya, harus disadari bahwa kesadaran itu baru ada pada tingkat Pusat. Kesadaran Pusat sepertinya sudah cukup tinggi karena mungkin mereka yang menghasilkan produk tersebut.

Halaman:

Editor: Pril Huseno

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X