• Senin, 15 Agustus 2022

Dana Desa, Bijak Memahami Akar Masalah vs Kelicikan Koruptor

- Senin, 25 November 2019 | 17:15 WIB
Ilustrasi kan watyutink
Ilustrasi kan watyutink

Sementara di bawah banyak hanya melaksanakan dan banyak elemen desa tidak pernah mendengar hal tersebut.

Kita sebaiknya percaya bahwa kalau mau ada perubahan, harus diupayakan bagaimana tangan Pusat itu sampai ke daerah-daerah. Selama ini kontrol yang dilaksanakan hanya dari pusat melalui himbuan, juga edaran. Jadi ini masalah yang memang berat.

Sedihnya, kadang kita mendengar ada kongkalingkong antara badan pemeriksa pusat dengan terperiksa di daerah. Kerjasama auditee dengan auditor. Kita tidak tahu kenapa bisa selalu terjadi seperti itu. Tetapi itulah yang terjadi.

Ada juga faktor desa yang “kaget” karena tiba-tiba mendapat kucuran dana segar rata-rata Rp700 juta per desa. Sementara itu intensitas hubungan desa dan kota saat ini hampir tidak ada jarak lagi. Infrastruktur dan fasos komunikasi sudah lumayan baik, dan dalam interaksi itu kemudian orang kota menunjukkan keberpunyaan.

Oleh karena itu begitu mendapatkan guyuran dana pusat, maka bisa merubah niat dan pikiran warga desa. Padahal sudah ratusan aparat desa yang ditangkap dan di KPK sendiri sejak beberapa tahun lalu sudah masuk 10 ribuan laporan penyimpangan dana desa.

Memang yang bisa mengatasi dan mencegah penyelewengan itu adalah para pimpinan atau kepala daerah (Bupati dan Walikota), yang memimpin langsung pengawasan penggunaan dana desa. Agar jangan sampai terjadi, maka pemerintah harus kembali mengingat bahwa korupsi itu mengikuti kemana uang mengalir. Itu prinsip yang harus dipegang. Karena sekarang riil orang desa juga ikut-ikutan menjadi koruptor.

Usulan agar KPK membuka perwakilan di setiap propinsi sudah diakomodasi dalam UU KPK 19 tahun 2019 Pasal 6 dan 7 disebutkan dalam 3 elemen bahwa KPK akan menjadi garda terdepan dalam memperkuat fungsi pencegahan korupsi. Pada sisi itu sebenarnya cukup melegakan. Tapi nanti akan bisa dilihat bagaimana sepak terjang KPK selanjutnya.

KPK sekarang agak rumit, karena berada pada posisi yang tersudutkan dan bingung mau berbuat apa lagi ke depan. Jika KPK diarahkan hanya untuk mencegah, maka itu harus dilakukan sampai ke desa.

Mencegah dana desa di korupsi oleh aparat paling bawah di daerah adalah sebuah persoalan besar. Jadi bukan hanya soal statistik bahwa kasus penyimpangan dengan desa fiktif itu hanya berkisar nol koma sekian persen. Itulah perlunya memahami bahwa korupsi akan terus mengikuti kemana uang mengalir.

Belum lagi ke depan jika ada dana RT RW, itu akan kembali terjadi percobaan penyimpangan dana. Hal itulah yang dikatakan bahwa bangsa ini sudah mengalami dekadensi moral akut. Apapun yang akan digunakan pasti akan disalahgunakan juga.

Halaman:

Editor: Pril Huseno

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X