• Senin, 15 Agustus 2022

Dana Desa, Bijak Memahami Akar Masalah vs Kelicikan Koruptor

- Senin, 25 November 2019 | 17:15 WIB
Ilustrasi kan watyutink
Ilustrasi kan watyutink

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap partai juga mempunyai ruang untuk “memonetisasi kebijakan” dengan membagi-bagi kapling. Parpol menjadi instrumen yang bisa dimanfaatkan untuk mengalokasikan dana itu.

Ketiga, menjadi pertanyaan juga apakah sebelum dikucurkan dana desa itu, sudah dilakukan identifikasi potensi desa. Apakah desa sudah disiapkan, perangkat aturan yang disiapkan menjadi tidak cukup karena itu hanya salah satu hal. Yang paling penting justru harus ada identifikasi potensi desa, apa prasyarat unggulnya.

Kalau satu desa unggul di sektor pertanian, apakah lahan yang tersedia memadai? Bagaimana dengan irigasi dan penyuluh? Apakah sudah cukup tersedia pasar untuk menyerap produk-produk pertanian? jadi masalah paska panen dalam istilah berbeda. Saat ini mekanisme pasar sudah agak sulit karena masuknya barang-barang impor.

Lalu juga apakah keunggulan desa itu mempunyai multiplier effect. Tentu saja mestinya pemerintah sudah mempunyai data jika satu desa dikucurkan dana desa, apakah bisa memunculkan multipier effect. Bagaimana dalam pelaksanaannya jika terjadi penyimpangan. Adakah aturannya.

Desa fiktif dalam kasus dana desa di daerah adalah satu kejahatan yang luar biasa. Seharusnya dijatuhi hukuman mati. Memang, budaya fiktif itu sudah lama dan selalu ada motif kekuasaan di situ. Pola itu adala pola lama yang terus berulang-ulang terjadi.  

Hal itu sudah menjadi problem struktural-sistemik yang sangat luarbiasa. Wajar kemudian jika otonomi daerah menjadi tidak kunjung menguat karena relasi kekuasaan di daerah ya sama saja. Ada partai, ada pemodal dan ada penguasa, ada proyek dan ada sumber daya alam.

Itu semua tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat. Semua hanya kepentingan dari aktor-aktor yang mengejar sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan. Saling melakukan pertukaran. Penguasa mendapat imbalan materi dan yang punya materi dapat dukungan dari penguasa.

Transaksi itu khas politik di Indonesia. termasuk dalam masalah kebakaran hutan. Kami ada beberapa penelitian mahasiswa yang menggambarkan bahwa semua elemen daerah terlibat dalam kasus kebakaran hutan. Baik aparat kemanan maupun aparat penegak hukum.  Jadi amat parah penegakan hukum kita. Ironisnya kita masih memakai negara demokrasi yang tidak jelas demokrasi macam apa.

Jadi tidak heran kalau muncul kasus kelaparan 22 juta orang, Itu akibat distorsi kekuasaan yang berimbas pada kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak menyentuh orang-orang miskin.

Amat menyedihkan menemukan kemiskinan di sekitar kita. Di kota saja para driver ojol bisa bercerita bagaimana terjadi penurunan taraf kehidupan ekonomi masyarakat yang luar biasa. Apalagi di desa-desa. (pso)

Halaman:

Editor: Pril Huseno

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X