• Selasa, 5 Juli 2022

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

- Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB
Sumber Foto : iBerita.id
Sumber Foto : iBerita.id

Watyutink.com – Indonesia mengalami pertumbuhan ekonom relatif tinggi sekitar 7 persen selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, satu capaian yang belum dapat disaingi oleh para penggantinya hingga kini. Prestasi tersebut yang belakangan banyak disuarakan kaum melankolis yang merindukan kembalinya Orde Baru.

Ekonomi Indonesia memang harus tumbuh tinggi untuk mencapai posisi sebagai negara maju yang memberikan kemakmuran lebih baik kepada rakyatnya. Pertumbuhan membuat kue ekonomi  nasional semakin besar sehingga cukup untuk dibagi.

Presiden pengganti Soeharto juga ingin menorehkan prestasi yang sama dalam hal pertumbuhan ekonomi, bahkan kalau bisa melebihi apa yang sudah dicapai sebelumnya. Target pertumbuhan ekonomi pun dipasang, namun tidak dapat dicapai.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Yang paling banyak menikmati adalah golongan elite. Pendapatan dan pengeluaran mereka naik pesat bak roket mengangkasa, sementara golongan bawah bak layang-layang yang hanya dapat terbang tinggi jika dibantu angin. Apakah yang menyebabkan ketimpangan ini terjadi?  Apakah kebijakan yang ada tidak cukup mendorong pemerataan pendapatan bagi penduduk?

Fenomena ketimpangan pendapatan ini tidak terlihat jika diukur dengan rata-rata pendapatan per kapita, karena angka tersebut hanya menjumlahkan total pendapatan orang kaya dan miskin, dibagi dengan total jumlah mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ekonom Iwan Jaya Azis, ketimpangan di Indonesia memburuk sejak desentralisasi digulirkan pada 2008 hingga 2017. Kenaikan tertinggi ada di perkotaan. Pulau Jawa tercatat sebagai daerah dengan ketimpangan tertinggi, sementara Kalimantan yang terendah.

Dalam kurun waktu dua tahun (2015-2017), ketimpangan memburuk di Sumatra Selatan, Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Namun ada juga perbaikan ketimpangan di Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat.

Ketimpangan tersebut menimbulkan konflik yang semakin meningkat. Pada Pilkada pertama di 2005 terjadi  178 kasus, naik menjadi 292 kasus 2011, dan melonjak menjadi 351 kasus pada 2014. Konflik tersebut berupa tawuran antarkampung, antarwarga, antarpelajar, dan antarkelompok etnik. Pemicunya adalah polarisasi pendapatan, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, populasi, lembaga demokrasi, hak politik, dan hak penambangan.

Perlu ada upaya untuk mengatasi ketimpangan agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar di kemudian hari. Apakah kuncinya ada pada pertumbuhan ekonomi yang harus dtingkatkan lebih dulu, baru kemudian berbagi?  Seberapa tinggi pertumbuhan yang harus dicapai? Bagaimana caranya agar ekonomi masyarakat kelas bawah ikut berpartisipasi?

Halaman:

Editor: Sarwani

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X