Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Watyutink.com – Indonesia mengalami pertumbuhan ekonom relatif tinggi sekitar 7 persen selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, satu capaian yang belum dapat disaingi oleh para penggantinya hingga kini. Prestasi tersebut yang belakangan banyak disuarakan kaum melankolis yang merindukan kembalinya Orde Baru.

Ekonomi Indonesia memang harus tumbuh tinggi untuk mencapai posisi sebagai negara maju yang memberikan kemakmuran lebih baik kepada rakyatnya. Pertumbuhan membuat kue ekonomi  nasional semakin besar sehingga cukup untuk dibagi.

Presiden pengganti Soeharto juga ingin menorehkan prestasi yang sama dalam hal pertumbuhan ekonomi, bahkan kalau bisa melebihi apa yang sudah dicapai sebelumnya. Target pertumbuhan ekonomi pun dipasang, namun tidak dapat dicapai.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Yang paling banyak menikmati adalah golongan elite. Pendapatan dan pengeluaran mereka naik pesat bak roket mengangkasa, sementara golongan bawah bak layang-layang yang hanya dapat terbang tinggi jika dibantu angin. Apakah yang menyebabkan ketimpangan ini terjadi?  Apakah kebijakan yang ada tidak cukup mendorong pemerataan pendapatan bagi penduduk?

Fenomena ketimpangan pendapatan ini tidak terlihat jika diukur dengan rata-rata pendapatan per kapita, karena angka tersebut hanya menjumlahkan total pendapatan orang kaya dan miskin, dibagi dengan total jumlah mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ekonom Iwan Jaya Azis, ketimpangan di Indonesia memburuk sejak desentralisasi digulirkan pada 2008 hingga 2017. Kenaikan tertinggi ada di perkotaan. Pulau Jawa tercatat sebagai daerah dengan ketimpangan tertinggi, sementara Kalimantan yang terendah.

Dalam kurun waktu dua tahun (2015-2017), ketimpangan memburuk di Sumatra Selatan, Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Namun ada juga perbaikan ketimpangan di Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat.

Ketimpangan tersebut menimbulkan konflik yang semakin meningkat. Pada Pilkada pertama di 2005 terjadi  178 kasus, naik menjadi 292 kasus 2011, dan melonjak menjadi 351 kasus pada 2014. Konflik tersebut berupa tawuran antarkampung, antarwarga, antarpelajar, dan antarkelompok etnik. Pemicunya adalah polarisasi pendapatan, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, populasi, lembaga demokrasi, hak politik, dan hak penambangan.

Perlu ada upaya untuk mengatasi ketimpangan agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar di kemudian hari. Apakah kuncinya ada pada pertumbuhan ekonomi yang harus dtingkatkan lebih dulu, baru kemudian berbagi?  Seberapa tinggi pertumbuhan yang harus dicapai? Bagaimana caranya agar ekonomi masyarakat kelas bawah ikut berpartisipasi?

Apakah ketimpangan ini merupakan gejala alami di satu negara yang sedang berkembang sehingga tidak perlu dipermasalahkan? Jika merupakan gejala alami, kapan ketimpangan ini bisa diatasi? Apa saja yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan secara bertahap? Bagaimana memperlakukan kelompok masyarakat kelas bawah dan elit secara bersamaan untuk mengurangi ketimpangan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?