• Sabtu, 20 Agustus 2022

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

- Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Watyutink.com – Ekonomi digital tumbuh sangat pesat, melebihi sektor-sektor tradisional yang selama ini dominan dalam membentuk produk domestik bruto (PDB). Jika dilihat dari peranannya terhadap peningkatan kesempatan kerja, transaksi perdagangan lewat sistem elektronik akan membuka kesempatan kerja di sektor informal lebih banyak.

Ekonomi digital juga meningkatkan kesempatan kerja (employment) di sektor transportasi, perdagangan, restoran dan akomodasi. Total kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia  pada tahun lalu sudah mencapai Rp814 trilliun atau 5,5 persen dari PDB. 

Digital economy juga meningkatkan nilai tambah manufaktur. Sayangnya, produk lokal yang diperjualbelikan dalam perdagangan elektronik (e-commerce) baru sebesar 25 persen dari total nilai transaksi.

Melihat pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, pemerintah mengeluarkan  beleid baru, PP Nomor 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Seperti tidak ingin kalah langkah, pemerintah berusaha mengatur sektor yang tercipta karena kemajuan teknologi informasi. Melalui PP tersebut pemerintah mewajibkan pedagang online harus mempunyai izin. Bijakah kebijakan ini, di tengah semangat para pelaku membangun ekonomi digital?

Kewajiban tersebut berlaku bagi semua pelapak di e-commerce baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Langkah ini ditenggarai sebagai upaya perlindungan data pribadi konsumen, khususnya konsumen perdagangan dalam jaringan (e-dagang).

Poin aturan tersebut adalah semua pelaku bisnis yang menggunakan sistem elektronik yang memperoleh manfaat di Indonesia wajib memiliki izin. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi UMKM yang menggunakan sistem elektronik sebagai media dagang. Apakah aturan ini akan menguntungkan atau justru akan mengkrangkeng UMKM?

Sejumlah kewajiban bagi pedagang daring pun harus dilakukan, diantaranya pedagang harus memiliki izin usaha, mencantumkan identitas legal, mematuhi aturan perpajakan hingga aspek perlindungan konsumen. Apakah aspek pengembangan usaha ke depan juga dipikirkan oleh pemerintah? Apakah kebijakan ini malah membuka peluang e-commerce ilegal?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

UMKM" class="box-opini-detail-berita">
Nailul Huda
Peneliti INDEF
 
 
Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM   

PP ini muncul setelah beberapa hari sebelumnya pemerintah sudah mewacanakan adanya Omnibus Law untuk investasi dan kemudahan berusaha. Agak miris melihat di satu sisi pemerintah ingin menggenjot izin berusaha, namun muncul PP No 80 Tahun 2019 yang isinya memuat pengaturan berusaha di bidang e-commerce.

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Tags

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X