• Rabu, 10 Agustus 2022

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

- Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pelaku usaha Temporer : Banyak penjual di e-commerce (terutama CtoC) yang merupakan penjual individu yang hanya sesekali menjajakan lapaknya di e-commerce. Ini terjadi biasanya di marketplace dengan spesifikasi khusus barang-barang bekas seperti OLX. Di OLX, penjual hanya sesekali berjualan barang bekas. Berbeda dengan Bukalapak yang meskipun sama-sama menjual barang bekas, namun biasanya mereka menjual secara reguler. Jika diharuskan berbadan hukum pasti akan berat bagi pelapak di marketplace seperti OLX ini.

Potensi Perpindahan dari e-commerce ke media sosial: Jika sudah jenuh dengan peraturan di bisnis ecommerce, pelapak pasti akan mencari tempat berjualan lain Salah satu tujuannya adalah media sosial atau Social e-commerce. Media sosial seperti Instagram dan Facebook sudah mempunyai fitur-fitur untuk berjualan. Bahkan menurut survei IPSOS (2018) 52 persen responden bisnis lebih memilih Intagram dibandingkan ke web mereka masing-masing. Fitur Facebook juga banyak mengalami perubahan terutama untuk mendukung jual beli barang di media sosial Facebook.

Survei PayPal (2019) menyebutkan 80 persen transaksi di ecommerce dilanjutkan melalui platform media sosial seperti Intagram, Facebook, dan WhatsApp. Alasannya adalah dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, mudah membangun bisnis, dan bisa melalui jaringan teman dan keluarga.

Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan hal-hal di atas dalam pembuatan produk peraturan turunannya. Jangan sampai peraturan yang ada malah membuat bisnis di e-commerce menjadi lesu. Bisnis e-commerce merupakan bisnis dengan tiga pelaku (platform, pembeli, penjual). Diharapkan pemerintah tidak hanya memperhatikan dari sisi konsumen saja, namun dari sisi penjual juga patut untuk diperhatikan.  (msw)

 
 
Esther Sri Astuti
Peneliti Indef
 
 
Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum

Digital economy adalah fenomena baru, namun kita tidak bisa menafikan peran digital ekonomi dalam perekonomian.  Perkembangannya dari hari ke hari makin pesat. Transaksi perdagangan melalui elektronik (online) makin banyak dibandingkan offline karena konsumen dimanjakan dengan kemudahan yang diberikan. Konsumen dapat membeli barang kebutuhannya dengan harga yang paling murah hanya dengan duduk manis dan scroll melalui gadgetnya.

Jika dilihat dari peranannya terhadap peningkatan kesempatan kerja, transaksi perdagangan lewat sistem elektronik akan membuka kesempatan kerja di sektor informal lebih banyak. Sebagai contoh, digital economy mempekerjakan sebagian besar wanita dan masyarakat Indonesia bagian timur.

Pada 2018, sektor transportasi meningkatkan kesempatan kerja (employment) sebesar 17 persen. Kontribusi digital economy dalam sektor perdagangan, restoran dan akomodasi sebesar 4,96 persen. Total kontribusi digital ekonomi terhadap PDB Indonesia pada 2018 adalah Rp814 trilliun (56,4 miliar dolar AS) atau 5,5 persen dari PDB. 

Digital economy juga meningkatkan nilai tambah manufaktur sebesar Rp 100 trlliun. Namun produk lokal yang diperjualbelikan dalam perdagangan elektronik (e-commerce) sebesar 25 persen dari total nilai transaksi.

Dapat dipahami mengapa pemerintah mengeluarkan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang ditandatangani pada 20 November 2019. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah meregulasi hal ini, antara lain:

1. Minat masyarakat terhadap  online shopping besar, transaksi perdagangan via online menawarkan kemudahan, dan konsumen pun bisa memilih barang yang sesuai dengan kebutuhannya dengan harga paling murah.

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Tags

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X