• Senin, 15 Agustus 2022

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

- Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

2. Ekosistem keuangan digital, berbagai sistem pembayaran pun sudah ditawarkan dalam bentuk digital finance, tanpa kartu ATM, kartu kredit masyarakat bisa melakukan transaksi.

3. Inovasi yang bertanggung jawab, inovasi financial technology tetap harus dipertanggungjawabkan, aman, ada perlindungan konsumen, dan well-managed risiko

4. Mencegah hal negatif terkait dengan digital economy di era disrupsi.

Digital economy memang perlu diregulasi karena selama ini database tentang pelaku bisnis dalam perdagangan elektronik sulit diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tidak ada database berupa identifikasi pelaku bisnis, produk yang diperjualbelikan, segmentasi pasar, volume dan nilai transaksi perdagangan.

Perdagangan elektronik nampak seperti bola liar, hanya penyedia platform saja yang mengetahui detil berapa besar kue digital economy. Selama ini mereka belum mau berbagi data dengan pemerintah karena masalah trust dan takut kena pajak.

Tetapi yang dikhawatirkan jika pelaku bisnis dalam perdagangan elektronik harus berbadan hukum dan menjadi PKP, hal ini akan mendorong mereka  beralih menggunakan media sosial maka tentunya akan lebih sulit lagi pemerintah untuk mengidentifikasi para pelaku bisnis dalam perdagangan elektronik dan seberapa besar kuenya.

Seperti halnya pemerintah Indonesia yang meregulasi transaksi perdagangan elektornik, pemerintah Malaysia pun akan mengenakan 6 persen pajak digital atas layanan digital untuk penjualan dan service tax legislation. Kebijakan di Malaysia ini dimulai sejak 1 Januari 2020. Tetapi dampaknya baru dapat dilihat setelah penerapan digital tax ini. (msw)

 
 
 
Ariyo Dharma Pahla Irhamna
Peneliti INDEF
 
 
Hambat Usaha Kecil Naik Kelas

Peraturan ini mewajibkan pelaku usaha untuk punya izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. Mengenai hal tersebut pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan teknis yang membahas tata cara bagaimana mendapatkan izinnya. Ketentuan ini diragukan dapat efektif berjalan karena perdagangan dengan sistem elektronik sudah berlangsung secara masif, sehingga pemerintah akan kesulitan untuk mengatur proses perizinannya.

Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa pelaku usaha luar negeri yang secara aktif berjualan secara elektronik kepada konsumen di Indonesia, serta memenuhi kriteria  jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan jumlah traffic atau pengakses dianggap telah memenuhi kehadiran secara fisik dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. 

Poin tersebut bisa menjadi bumerang sebab nilai transaksi perdagangan memiliki tren yang meningkat secara signifikan, sehingga metode penentuan kriteria tersebut akan menjadi PR besar, apakah menggunakan nilai saat ini atau nilai yang akan datang (proyeksi).

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Tags

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X