• Selasa, 9 Agustus 2022

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

- Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB
Ilustrasi kan watyutink
Ilustrasi kan watyutink

 

OPINI PENALAR

Abra Talattov
Peneliti INDEF
  
Waspadai Penyusupan di Investasi Migas

Mari kita selami bersama apa saja motivasi pemerintah dalam menyusun RUU Cipta Lapangan Kerja (CLK) yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral (Migas). Seperti yang sama-sama kita pahami, motivasi mendasar pemerintah dalam menyusun RUU Omnibus Law adalah hasrat menggenjot investasi dengan justifikasi ingin mengeliminasi hambatan regulasi dan sekaligus membenahi ekosistem investasi (Migas) di Indonesia.

Pertanyaannya, sejauh mana iklim investasi Migas di Indonesia selama ini? Pemerintah tentunya terlebih dahulu harus bisa mendiagnosis akar masalah investasi migas yang ada saat ini baru kemudian memberikan mendesain resep penyelesaian masalah. Jangan sampai ada kesan melalui RUU CLK ini ada pihak-pihak yang ingin menyusupkan kepentingan-kepentingannya di luar substansi soal masalah investasi migas itu sendiri.

Investasi di sektor migas merupakan faktor fundamental dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Salah satu indikator ketahanan energi Indonesia salah satunya dengan reserve - to - production ratio (RPR atau R/P) yang menggambarkan rasio antara jumlah cadangan minyak yang dimiliki dibandingkan dengan pengambilan minyak bumi setiap tahun.

Laporan BP Statistical Review of World Energy pada 2019 yang diterbitkan oleh British Petroleum menyebutkan bahwa (R/P) minyak Indonesia hanya 10,7. Artinya, dengan asumsi jumlah cadangan dan skala ekstraksi yang konstan, maka minyak Indonesia akan habis dalam 10,7 tahun.

Rasio tersebut sangat kecil jika dibandingkan negara-negara lain bahkan dengan negara-negara non-OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) sekalipun. Rata-rata negara Asia Pasifik memiliki (R/P) 17,1 sedangkan R/P negara-negara non-OPEC mencapai 24,1.

Dengan demikian, langkah strategis meningkatkan reserve-to-production ratio/RPR adalah dengan mengupayakan penemuan ladang-ladang Migas baru. Penemuan ladang minyak baru sangat tergantung dengan peningkatan investasi di sektor hulu. Sayangnya, nilai investasi hulu migas Indonesia terus menunjukkan tren penurunan dari 20,4 miliar dolar AS (2014) menjadi 11,49 miliar dolar AS (2019). Dengan kondisi tersebut, pemerintah bergerak cepat untuk  memperbaiki iklim investasi di sektor migas sehingga diharapkan dapat menambah temuan ladang minyak baru sekaligus kegiatan eksploitasi.

Tren investasi migas yang menurun juga pada akhirnya bukan hanya mengakibatkan penurunan produksi (lifting) migas, tetapi juga berimplikasi terhadap penerimaan negara di sektor migas. Buktinya, realisasi Penerimaan Pajak (PPh Migas) pada 2019 hanya sebesar Rp 59,08 triliun (89,31 persen dari target APBN), juga tumbuh negatif -8,68 persen. Ditambah lagi, realisasi PNBP (SDA Migas) yang hanya mencapai Rp 120 triliun (75,36 persen dari target APBN), anjlok hingga -15,67 persen.

Dengan latar belakang di sektor migas tersebut, pemerintah pun mengambil langkah strategis mendorong minat investasi migas melalui UU Omnibus Law CLK.

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X