• Selasa, 9 Agustus 2022

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

- Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB
Ilustrasi kan watyutink
Ilustrasi kan watyutink

Dalam Draft RUU Omnibus Law CLK terdapat 18 Sub Klaster Penyederhanaan Perizinan, salah satunya menyasar Sektor ESDM, yaitu pada Bagian 4, Pasal 93. Melalui RUU Omnibus Law tersebut, akan ada implikasi terhadap 4 UU dan 87 Pasal yang terkait Perizinan Sektor ESDM.

Salah satu UU yang terdampak adalah UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dari 11 Klaster Pembahasan UU OL CLK, pada Klaster ke-5 mengenai Kemudahan Berusaha terdapat klausul yang membahas Sektor Minyak dan Gas Bumi yang isinya:

a.    Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk BUMN Khusus untuk melakukan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi

b.    Pembentukan BUMN Khusus dapat dilakukan:

1)    Dapat menugaskan PT Pertamina (Persero); atau

2)    Dapat menugaskan BUMN lain

c.     Pemerintah tetap dapat menugaskan Badan usaha swasta untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu migas.

Melihat sekilas dari substansi RUU OL CLK Sektor Migas di atas, dapat dipahami bahwa klausul tersebut merupakan jalan pintas untuk melakukan Revisi UU Migas No.22 Tahun 2011 yang tidak kunjung selesai dalam sembilan tahun terakhir.

Namun, implikasi dari usulan Pasal dalam RUU OL CLK tersebut cukup signifikan. Jika RUU OL CLK disahkan dengan klausul yang ada, ke depannya dalam kegiatan usaha hulu Migas akan disentralisasi oleh BUMN Khusus, bisa Pertamina dan bisa juga BUMN Khusus baru di luar Pertamina. Meskipun BUMN Khusus tersebut dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap lainnya (termasuk Pertamina).

Masalahnya, jika UU OL CLK terkait Migas disahkan, maka akan ada ruang pembentukan BUMN Khusus (di luar Pertamina) yang menjalankan kegiatan hulu migas. Pemerintah harus bisa mengantisipasi potensi terjadinya benturan BUMN Khusus dengan tugas Pertamina sebagai Induk Holding Migas yang sebenarnya memiliki fungsi dan semangat yang sama dengan BUMN Khusus tersebut.

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X