• Selasa, 9 Agustus 2022

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

- Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB
Ilustrasi kan watyutink
Ilustrasi kan watyutink

Bahkan jika nantinya BUMN Khusus tersebut diberikan kewenangan sebagai pengendali serta pengawas efektifitas kegiatan usaha hulu migas maka harus dipertimbangkan juga risiko terjadinya intervensi berlebihan pemerintah terhadap operasional kegiatan hulu yang dilakukan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, meskipun  dengan dalih efisiensi.

Mengingat pembahasan revisi UU Migas yang sangat alot, maka sebaiknya perbaikan regulasi terkait Migas dipisahkan dengan RUU OL CLK agar dalam kajian dan proses pembahasannya bisa lebih komprehensif dan tidak tergesa-gesa, sehingga menimbulkan kegaduhan baru.

Dengan latar belakang di sektor migas tersebut, pemerintah pun mengambil langkah strategis mendorong minat investasi migas melalui UU Omnibus Law CLK.

Dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CLK) terdapat 18 Sub Klaster Penyederhanaan Perizinan, salah satunya menyasar Sektor ESDM, yaitu pada Bagian 4, Pasal 93. Melalui RUU Omnibus Law tersebut, akan ada implikasi terhadap 4 UU dan 87 Pasal yang terkait Perizinan Sektor ESDM. Salah satu UU yang terdampak adalah UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (msw)

 
 
 
Dhenny Yuartha Junifta
Peneliti INDEF
  
Jangan Sampai Umbar Insentif, Eksploitatif

Pada dasarnya, upaya dalam mengatasi berbagai hambatan regulasi yang tumpang tindih untuk memompa investasi masuk adalah baik. Sudah semestinya berbagai hambatan regulasi yang tumpang tindih untuk diselaraskan. Memang, saat ini terdapat total lebih dari 24 ribu peraturan baik pusat hingga daerah, dengan rincian 15.965 perda dan 8.451 aturan di pusat.

Namun, semangat membuka kran investasi seperti yang terdapat dalam omnibus Law jangan sampai terlewat batas dengan mengumbar insentif, eksploitasi, dan mengenyampingkan masalah lingkungan dan upaya memakmurkan rakyat.

Tidak ada upaya instan dalam mendongkak kuantitas dan kualitas investasi. Belajar dari Vietnam, reformasi peraturan dan perizinan membutuhkan waktu yang panjang. Vietnam sudah memulai proses ini sejak tahun 1995. Upaya jangka panjang menemui momentum yang tepat di tengah ketidakpastian dan kencangnya arus modal ke negara-negara berkembang.

Dua catatan penting di sektor minerba, khususnya batu bara adalah, pertama, semangat eksploitasi dalam UU Omnibus Law. Omnibus Law akan mengubah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) yang diperpanjang dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjadi Perjanjian Berusaha Pertambangan Khusus (PBKP). Sebelumnya, IUPK dibuat pemerintah untuk mengubah rezim kontrak menjadi perizinan.

Konsekuensi dari perubahan IUPK menjadi PBKP adalah insentif wilayah yang tidak lagi dibatasi. Luas pertambangan akan disesuaikan dengan rencana kerja yang disetujui oleh pemerintah. Sebelumnya, PP 77 tahun 2014 mengatur luas wilayah IUPK Operasi Produksi Perpanjangan yaitu 25 ribu hektare untuk mineral, dan 15 ribu hektare untuk batu bara.

Indonesia memang menjadi salah satu eksportir terbesar untuk batu bara dunia, namun ingat cadangan batu bara indonesia hanya sekitar 2 persen cadangan batu bara dunia. Eksploitas besar-besaran melalui insentif regulasi tidaklah elok. Selain isu lingkungan, batu bara bukanlah energi yang terbarukan.

Halaman:

Editor: Ahmad Kanedi

Terkini

Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19

Kamis, 26 Maret 2020 | 19:00 WIB

Ekonomi Tolak Merana Akibat Corona

Senin, 16 Maret 2020 | 19:00 WIB

Korupsi, Kesenjangan, Kemiskinan di Periode II Jokowi

Senin, 17 Februari 2020 | 14:30 WIB

Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?

Sabtu, 1 Februari 2020 | 17:30 WIB

Omnibus Law dan Nasib Pekerja

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:45 WIB

Pengentasan Kemiskinan Loyo

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:00 WIB

Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?

Kamis, 16 Januari 2020 | 10:00 WIB

Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?

Jumat, 20 Desember 2019 | 19:00 WIB

Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang

Senin, 9 Desember 2019 | 15:45 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No

Senin, 2 Desember 2019 | 16:00 WIB

Upaya Berkelit dari Ketidakpastian Ekonomi Dunia, 2020

Kamis, 21 November 2019 | 18:15 WIB

Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP

Rabu, 20 November 2019 | 10:00 WIB

Agar Data BPS Tetap Dipercaya!

Jumat, 15 November 2019 | 19:00 WIB
X